-
Jepang menggantikan Belanda
Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati -
Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia -
Pembentukan BPUPKI
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945 -
Awal Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Akhir Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Terciptanya Piagam Jakarta
Disusun oleh Panitia Sembilan, dipimpin Soekarno -
Awal Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Akhir Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Bom Atom Di Hiroshima
Jepang terdesak, menuju kekalahannya di perang Dunia kedua -
Bom Atom Di Nagasaki
Jepang terdesak, menuju kekalahannya di perang Dunia kedua -
Peristiwa Rengasdengklok
peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. -
Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta -
Sidang I PPKI
UUD 1945 disahkan dengan revisi Piagam Jakarta, khususnya mengubah rumusan dasar negara. Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi. Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR dan MPR. -
Mulainya Masa Pemerintahan Soekarno
Presiden pertama RI, memimpin masa Revolusi dan Demokrasi Terpimpin. Fokus pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan proyek mercusuar. Mengalami krisis politik dan ekonomi, berakhir setelah peristiwa G30S 1965. -
Sidang II PPKI
Bentuk provinsi, Komite Nasional Daerah, dan kabinet -
Masuknya AFNEI Dan NICA
Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu -
Insiden Hotel Yamato
Peristiwa perobekan bagian biru dari bendera Belanda di atas Hotel Yamato, Surabaya, oleh para pejuang Indonesia, sebagai bentuk penolakan kembalinya penjajahan. Insiden ini memicu ketegangan yang berkembang menjadi Pertempuran 10 November, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. -
Awal Pertempuran Medan Area
Serangkaian perlawanan rakyat Medan terhadap Sekutu dan NICA yang ingin menguasai Sumatera Utara. Berlangsung selama setahun dan menunjukkan semangat gigih mempertahankan kemerdekaan. -
Awal Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran antara pemuda dan tentara Jepang di Semarang, dipicu oleh penahanan dan pembunuhan tokoh Palang Merah Indonesia oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat menunjukkan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Akhir Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran antara pemuda dan tentara Jepang di Semarang, dipicu oleh penahanan dan pembunuhan tokoh Palang Merah Indonesia oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat menunjukkan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Awal Pertempuran Ambarawa
Pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di bawah komando Kolonel Soedirman bertempur melawan pasukan Sekutu dan NICA di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini menegaskan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia pasca-kemerdekaan. -
Pertempuran 10 November di Surabaya
Pertempuran besar antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris-Belanda. Dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby. Ribuan pejuang gugur, namun menunjukkan keberanian luar biasa rakyat Indonesia. Dikenang sebagai Hari Pahlawan. -
Akhir Pertempuran Ambarawa
Pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di bawah komando Kolonel Soedirman bertempur melawan pasukan Sekutu dan NICA di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini menegaskan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia pasca-kemerdekaan. -
Bandung Lautan Api
Rakyat dan pejuang Bandung membumihanguskan kota bagian selatan agar tidak dikuasai Belanda. Dikenal sebagai simbol perlawanan dan pengorbanan demi kemerdekaan. -
Awal Perundingan Linggarjati
Belanda mengakui secara de facto wilayah RI (Jawa, Madura, dan Sumatera). Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda. -
Puputan Margarana Di Bali
Perlawanan heroik pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda di Bali. Seluruh pasukan melakukan “puputan” (perang habis-habisan) hingga gugur. -
Akhir Pertempuran Medan Area
Serangkaian perlawanan rakyat Medan terhadap Sekutu dan NICA yang ingin menguasai Sumatera Utara. Berlangsung selama setahun dan menunjukkan semangat gigih mempertahankan kemerdekaan. -
Perundingan Linggarjati Ditandatangani
Belanda mengakui secara de facto wilayah RI (Jawa, Madura, dan Sumatera). Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda. -
Agresi Militer Belanda I
Belanda merasa tidak puas dengan hasil Perundingan Linggarjati dan ingin kembali menguasai wilayah Indonesia secara militer. -
Awal Perjanjian Renville
di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. keputusannya: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai
bagian wilayah Republik Indonesia. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II -
Perjanjian Renville Ditandatangani
di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. keputusannya: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai
bagian wilayah Republik Indonesia. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II -
Agresi Militer Belanda II
Saat Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin RI seperti Soekarno dan Hatta, mereka mengklaim bahwa pemerintahan RI sudah tidak ada. Namun, sebelum Yogyakarta jatuh, telah dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, Jenderal Sudirman memimpin Komando Perang Gerilya. Pasukan Indonesia kemudian melakukan perang gerilya dan menggelar Serangan Umum 1 Maret 1949. -
Serangan Umum 1 Maret 1949
Dilancarkan oleh TNI di bawah komando Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto di Yogyakarta, untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer. Serangan berhasil merebut kota selama 6 jam dan menguatkan posisi diplomatik Indonesia di dunia internasional. -
Awal Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar -
Perjanjian Roem-Roijen Ditandatangani
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar -
Awal Konferensi Meja Bundar
Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen -
Konferensi Meja Bundar Ditandatangani
Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen -
Kedaulatan Negara Indonesia Lewat Konferensi Meja Bundar
kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat diserahkan.Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS Dr. Moh. Hatta.
Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya
masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. -
Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Pemberontakan APRA terjadi pada 22 Januari 1950 di Bandung, dipimpin Raymond Westerling. Mereka menolak pembubaran RIS dan ingin mempertahankan negara federal. Pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh TNI. -
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) terjadi pada 25 April 1950, diproklamasikan oleh mantan anggota KNIL yang menolak bergabung dengan NKRI. Mereka ingin mendirikan negara sendiri di wilayah Maluku. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan dan berhasil menumpas pemberontakan, meski perlawanan sempat berlanjut di daerah pegunungan. -
Terjadinya Sistem Demokrasi Liberal
Sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Sering terjadi pergantian kabinet (7 kabinet dalam 9 tahun). Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 (untuk DPR dan Konstituante). Banyak partai politik, menyebabkan koalisi rapuh dan instabilitas politik. -
RI kembali jadi negara kesatuan dari RIS
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, sistem federal ini tidak mendapat dukungan luas dari rakyat karena dianggap buatan Belanda. Akhirnya, atas desakan daerah dan keputusan politik, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). -
Peristiwa 17 Oktober
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah aksi unjuk kekuatan militer yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD di Jakarta. Mereka menuntut pembubaran DPR karena dianggap menghalangi reformasi militer. Massa dan pasukan menduduki sekitar Istana Merdeka, namun Presiden Soekarno tetap mendukung parlemen dan berhasil meredam ketegangan. Peristiwa ini mencerminkan awal ketegangan antara militer dan sipil di masa Demokrasi Liberal. -
Pemilu pertama RI
Pemilu pertama Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini terdiri dari dua tahap: untuk memilih anggota DPR (29 September) dan Konstituante (15 Desember). Diikuti oleh banyak partai politik, termasuk PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Hasilnya menunjukkan kekuatan politik yang tersebar merata, namun Konstituante gagal menyusun UUD baru, sehingga pada 1959 dikeluarkan Dekret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. -
Pemberontakan PRRI & Permesta
Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) terjadi pada 1957–1958 di Sumatera dan Sulawesi. Dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat terkait pembagian kekuasaan dan ekonomi. Tokoh-tokohnya berasal dari kalangan militer dan sipil daerah. Pemerintah menanggapinya dengan operasi militer, dan pada 1961, pemberontakan ini berhasil dipadamkan. -
Akhir Dari Demokrasi Liberal
Sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Sering terjadi pergantian kabinet (7 kabinet dalam 9 tahun). Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 (untuk DPR dan Konstituante). Banyak partai politik, menyebabkan koalisi rapuh dan instabilitas politik. -
Dekrit Presiden 5 Juli
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan Presiden Soekarno yang berisi pembubaran Konstituante, pengembalian UUD 1945 sebagai konstitusi, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). -
Era Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sistem politik di mana kekuasaan politik lebih terpusat di tangan pemimpin atau kelompok kecil, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. -
DPR dibubarkan dan diganti DPR-GR
Pada tahun 1960, DPR yang terbentuk dari Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pembubaran DPR ini terjadi setelah dewan legislatif tersebut menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. -
Period: to
Ekonomi sangat buruk, hiperinflasi 600%
Ekonomi Indonesia pernah mengalami masa sulit dengan inflasi sangat tinggi, mencapai 600%, terutama pada masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) di era 1963-1965. Hiperinflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pencetakan uang berlebihan dan peredaran mata uang yang tidak terkontrol. Dampak dari hiperinflasi ini sangat signifikan, menggerus daya beli masyarakat dan APBN, serta menyebabkan ketidakpercayaan terhadap nilai Rupiah. -
Dimulainya Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik bersenjata yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan negara Malaysia, khususnya penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak (British Borneo) dengan Federasi Malaya. Konflik ini dikenal sebagai "Konfrontasi" di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. -
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat
Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat dilaksanakan pada tahun 1969 sebagai bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian New York (1962). Pepera dilakukan di bawah pengawasan PBB untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Hasilnya, sebagian besar wakil rakyat yang dipilih menyatakan bergabung dengan Indonesia. Meskipun prosesnya menuai kritik, PBB menerima hasil tersebut, dan Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia -
G30SPKI
G30S/PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia, yang merupakan peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat dan satu perwira tinggi lainnya, dengan tuduhan bahwa Gerakan ini merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. -
Akhir Dari Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik bersenjata yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan negara Malaysia, khususnya penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak (British Borneo) dengan Federasi Malaya. Konflik ini dikenal sebagai "Konfrontasi" di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. -
Akhir Pemerintahan Soekarno
Presiden pertama RI, memimpin masa Revolusi dan Demokrasi Terpimpin. Fokus pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan proyek mercusuar. Mengalami krisis politik dan ekonomi, berakhir setelah peristiwa G30S 1965. -
Soeharto ditunjuk sebagai Presiden
Pemerintahan Soeharto dimulai tahun 1967 dan dikenal sebagai era Orde Baru. Ia menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Namun, pemerintahannya bersifat otoriter, dengan pembatasan kebebasan pers dan politik. Soeharto lengser pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan reformasi. -
Orde Baru Resmi Dimulai Dengan Pelantikan Soeharto Yang Resmi
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada 1966 setelah runtuhnya Orde Lama. Fokus utamanya adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Pemerintahan ini berlangsung otoriter dengan pembatasan kebebasan berpendapat. Berakhir pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. -
Penyederhanaan Partai (3 partai)
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik untuk menciptakan stabilitas politik. Pada tahun 1973, partai-partai disatukan menjadi tiga: PPP (gabungan partai Islam), PDI (gabungan partai nasionalis dan Kristen), dan Golkar (pendukung pemerintah). Langkah ini membuat Golkar mendominasi pemilu selama Orde Baru. -
Peristiwa Malari
Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak dominasi asing dan korupsi berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Peristiwa ini terjadi saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Akibatnya, banyak korban jiwa, dan pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas politik dan media. -
Invasi ke Timor Timur
Invasi ke Timor Timur dimulai pada 7 Desember 1975 oleh Indonesia melalui operasi militer bernama Operasi Seroja. Invasi ini dilakukan setelah Timor Timur menyatakan kemerdekaan secara sepihak dari Portugal dan dikuasai oleh kelompok Fretilin. Indonesia menganggap hal itu sebagai ancaman stabilitas dan ingin mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi. Meskipun banyak mendapat kecaman internasional, Timor Timur resmi menjadi bagian Indonesia pada 1976. -
Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 di Jakarta, saat aparat militer menembaki massa yang sedang berdemo menolak kebijakan pemerintah tentang azas tunggal Pancasila. Aksi tersebut dipicu oleh ketegangan antara umat Islam dan aparat terkait penertiban atribut keagamaan. Peristiwa ini menewaskan puluhan orang dan menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru. -
Tragedi Santa Cruz, Dili
Tragedi Santa Cruz terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur. Saat unjuk rasa damai di Pemakaman Santa Cruz, pasukan militer Indonesia menembaki massa yang sebagian besar anak muda, menewaskan lebih dari 250 orang. Peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional dan meningkatkan tekanan terhadap Indonesia terkait pelanggaran HAM di Timor Timur. -
Kerusuhan Mei
Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13–15 Mei di beberapa kota besar, terutama Jakarta. Kerusuhan dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto, dan isu politik. Aksi massa disertai penjarahan, pembakaran, serta kekerasan, termasuk terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini mempercepat runtuhnya rezim Orde Baru dan berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. -
BJ. Habibie Menjadi Presiden
Masa pemerintahan B.J. Habibie (1998–1999) merupakan masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Ia membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan meliberalisasi politik serta ekonomi. Habibie juga menyetujui referendum Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan wilayah tersebut. Pemerintahannya berlangsung singkat dan berakhir setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. -
Akhir Pemerintahan Soeharto
Reformasi dimulai pada 1998 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan otoritarianisme di bawah pemerintahan Soeharto. Aksi mahasiswa dan demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah. Tekanan publik memuncak setelah Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia. -
Pembebasan Tahanan Politik
Pembebasan Tahanan Politik adalah langkah pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan untuk membebaskan tokoh-tokoh pergerakan yang sebelumnya ditahan oleh Belanda atau Jepang. Tindakan ini menunjukkan perubahan kekuasaan dan pengakuan terhadap perjuangan mereka. Pembebasan ini juga memperkuat dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. -
Pencabutan UU Subversif
Pencabutan UU Subversif dilakukan pada masa reformasi karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Undang-undang ini sebelumnya digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Pencabutannya menandai langkah penting menuju kebebasan berekspresi dan reformasi hukum di Indonesia. -
Reformasi Dwifungsi ABRI
Reformasi Dwifungsi ABRI adalah penghapusan peran ganda ABRI (TNI/Polri) dalam bidang militer dan politik. Dwifungsi ini sebelumnya membuat ABRI tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga terlibat aktif dalam pemerintahan dan parlemen. Reformasi ini dimulai setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, sebagai bagian dari tuntutan demokratisasi dan profesionalisme militer. Hasilnya, TNI dipisahkan dari Polri dan tidak lagi memiliki kursi di DPR secara otomatis. -
Lahirnya Undang-Undang Partai Politik Baru
Undang-Undang Partai Politik baru lahir pada masa reformasi, tepatnya tahun 1999. Undang-undang ini memberi kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai wujud demokrasi. Tujuannya adalah untuk mengatur pendirian, peran, dan fungsi partai secara lebih terbuka, menggantikan sistem politik yang sebelumnya otoriter di era Orde Baru. -
Kebebasan Pers
Kebebasan pers di Indonesia merujuk pada hak media untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa campur tangan pemerintah. Sejak Reformasi 1998, kebebasan pers semakin diperkuat dengan dihapuskannya kontrol ketat terhadap media. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh undang-undang yang melindungi dari penyebaran hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian. Meskipun demikian, tantangan terhadap kebebasan pers tetap ada, terutama terkait dengan ancaman kekerasan terhadap jurnalis. -
Pemilu 1999
Pemilu 1999 di Indonesia merupakan pemilu pertama setelah jatuhnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi. Pemilu ini diadakan pada 7 Juni 1999, dengan partisipasi rakyat yang tinggi. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi pemenang terbesar, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden melalui proses pemilihan oleh MPR. Pemilu 1999 menandai awal dari demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. -
Referendum Timor Timur
Referendum Timor Timur berlangsung pada 30 Agustus 1999, di bawah pengawasan PBB. Rakyat Timor Timur diberikan pilihan untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka. Hasilnya, mayoritas memilih kemerdekaan dengan 78,5% suara. Setelah hasil referendum diumumkan, terjadi kekerasan dan kerusakan yang melibatkan milisi pro-Indonesia, sebelum akhirnya Timor Timur meraih kemerdekaan pada 20 Mei 2002 -
BJ. Habibie Berhenti Menjabat
Masa pemerintahan B.J. Habibie (1998–1999) merupakan masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Ia membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan meliberalisasi politik serta ekonomi. Habibie juga menyetujui referendum Timor Timur yang berujung pada kemerdekaan wilayah tersebut. Pemerintahannya berlangsung singkat dan berakhir setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. -
Gus Dur terpilih jadi Presiden
Gus Dur terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 pada 20 Oktober 1999 melalui sidang MPR setelah Pemilu 1999. Ia terpilih melalui kompromi politik, meskipun partainya (PKB) bukan pemenang utama pemilu. Ia menggantikan B.J. Habibie yang mundur setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. -
Bubarkan Kementerian Penerangan & Sosial
Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial pada tahun 1999. Alasannya, untuk mengurangi birokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam penyebaran informasi dan pengelolaan bantuan sosial. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra di masyarakat dan parlemen. -
Konflik Maluku & Poso memanas
Konflik Maluku dan Poso memanas pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, dipicu oleh ketegangan antarumat Islam dan Kristen. Kekerasan terjadi secara meluas, menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsian massal. Pemerintah kemudian melakukan operasi keamanan dan rekonsiliasi, termasuk Perjanjian Malino untuk menghentikan konflik. -
Sidang Habibie & skandal Buloggate
Sidang Habibie merujuk pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksaan dan Pengawasan (KPP) terhadap Presiden BJ Habibie terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan selama masa pemerintahannya, terutama mengenai penyaluran dana negara.
Skandal Buloggate terjadi pada 1999, yang melibatkan penyalahgunaan dana dari Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk mendanai kegiatan politik. Skandal ini melibatkan sejumlah pejabat pemerintah, dan terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Habibie. -
Cabut larangan Tionghoa
Pencabutan larangan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia terjadi pada era reformasi, sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi rasial. Larangan-larangan yang sebelumnya membatasi budaya, bahasa, dan perayaan Tionghoa dihapus. Salah satu momen pentingnya adalah saat Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres No. 14/1967 dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini membuka ruang bagi kebebasan berekspresi budaya Tionghoa di Indonesia. -
Otonomi daerah dimulai
Otonomi daerah di Indonesia dimulai setelah reformasi, ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuannya adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kebijakan ini mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal. -
MPR turunkan Gus Dur
Pada 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui sidang istimewa. Gus Dur dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik akibat masalah politik dan ekonomi yang melanda pemerintahannya. Keputusan tersebut diambil setelah MPR menganggap Gus Dur telah melakukan kebijakan kontroversial dan terlibat dalam berbagai konflik internal, sehingga Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai presiden pengganti -
Megawati dilantik jadi Presiden
Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 23 Juli 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan oleh MPR. Ia menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Pelantikannya menandai transisi kepemimpinan di masa awal reformasi dengan fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. -
Otonomi Khusus Papua & Aceh
Otonomi Khusus Papua dan Aceh diberikan untuk mengakui kekhususan wilayah, budaya, dan sejarah masing-masing daerah.- Papua mendapat Otonomi Khusus sejak tahun 2001, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan pengakuan hak-hak adat masyarakat Papua.
- Aceh mendapat Otonomi Khusus melalui perjanjian damai Helsinki tahun 2005 setelah konflik panjang dengan GAM. Aceh diberi wewenang menerapkan syariat Islam dan memiliki partai lokal.
-
Amandemen UUD keempat
Amandemen UUD 1945 keempat dilakukan pada tahun 2002. Amandemen ini mengatur hal-hal penting seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan DPR dan DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu, diatur juga mengenai pendidikan, ekonomi, dan budaya secara lebih rinci dalam konstitusi. -
Bom Bali I
Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali. Serangan ini berupa dua ledakan besar di Sari Club dan Paddy’s Pub, menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Aksi teror ini dilakukan oleh kelompok Jemaah Islamiyah dan menjadi serangan teroris terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini mengejutkan dunia dan mendorong kerja sama internasional dalam pemberantasan terorisme. -
Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003 sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Lahirnya KPK didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK merupakan respon terhadap tingginya tingkat korupsi pasca-reformasi dan kelemahan lembaga penegak hukum sebelumnya. -
Operasi Militer di Aceh
Operasi militer di Aceh dilancarkan pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Operasi ini menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan berlangsung hingga 1998. Selama operasi, terjadi berbagai pelanggaran HAM. Operasi berakhir seiring reformasi, dan konflik diselesaikan melalui perjanjian damai Helsinki tahun 2005. -
Pemilu Legislatif & Presiden langsung pertama
Pemilu Presiden langsung pertama dilaksanakan pada 2004, setelah amandemen UUD 1945. Rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pertama hasil pemilu langsung. -
SBY terpilih sebagai Presiden RI ke-6
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai Presiden RI ke-6 pada tahun 2004 dalam pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia. Ia memenangkan suara mayoritas rakyat dan menjabat dua periode hingga 2014. Masa pemerintahannya ditandai dengan fokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan hubungan internasional. -
Akhir masa jabatan Megawati
Akhir masa jabatan Megawati Soekarnoputri ditandai dengan Pemilu 2004, pemilu langsung pertama untuk memilih presiden. Ia kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam putaran kedua. Pemerintahannya dianggap stabil secara politik, namun kurang dalam terobosan ekonomi dan reformasi birokrasi. -
Tsunami Aceh
Tsunami Aceh terjadi pada 26 Desember 2004 akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan 9,1-9,3 SR di Samudra Hindia. Gelombang tsunami setinggi hingga 30 meter menghantam pesisir Aceh dan negara-negara sekitar, menewaskan lebih dari 170.000 orang di Indonesia saja. Bencana ini menyebabkan kerusakan besar dan memicu bantuan internasional yang luas untuk pemulihan wilayah. -
Kenaikan BBM hingga 126%
Pada tahun 2005, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM hingga 126% sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia dan beban subsidi yang berat. Kenaikan ini memicu protes luas dari masyarakat karena berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. Namun, pemerintah mengimbanginya dengan program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. -
Perjanjian Damai Helsinki
Perjanjian Damai Helsinki (1995) adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung selama hampir 30 tahun. Perjanjian ini mencakup penarikan pasukan militer, pengakuan hak-hak politik Aceh, dan pembentukan pemerintahan daerah yang otonom. Kesepakatan ini berhasil menciptakan perdamaian dan stabilitas di Aceh hingga konflik kembali memanas beberapa tahun kemudian. -
Reformasi birokrasi & e-budgeting
Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengelolaan pemerintahan. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dari korupsi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. E-budgeting adalah sistem pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara transparan dan real-time. -
Gempa Yogyakarta
Gempa Yogyakarta terjadi pada 27 Mei 2006 dengan kekuatan sekitar 6,3 skala Richter. Gempa ini menyebabkan kerusakan besar di Yogyakarta dan sekitarnya, menewaskan lebih dari 5.700 orang dan melukai ribuan lainnya. Banyak rumah, sekolah, dan infrastruktur runtuh, memicu upaya besar-besaran untuk bantuan dan pemulihan dari pemerintah dan organisasi kemanusiaan. -
Indonesia tuan rumah UN Climate Change Conference (Bali)
Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (UN Climate Change Conference) di Bali pada tahun 2007. Acara ini dikenal sebagai COP13 dan MOP3, yang mengumpulkan negara-negara dunia untuk membahas aksi global mengatasi pemanasan bumi. Konferensi Bali menghasilkan Roadmap Bali, rencana aksi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melanjutkan negosiasi setelah Protokol Kyoto. Ini memperkuat peran Indonesia dalam isu lingkungan dan perubahan iklim internasional. -
SBY terpilih kembali bersama Boediono
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia pada pemilu 2009, bersama Boediono sebagai Wakil Presiden. Pasangan ini memenangkan pemilu dengan dukungan luas, melanjutkan program pemerintahan yang fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Masa jabatan kedua mereka berlangsung hingga 2014. -
Letusan Gunung Merapi
Letusan Gunung Merapi merupakan salah satu letusan vulkanik paling aktif dan berbahaya di Indonesia. Gunung ini meletus secara berkala, dengan letusan besar terakhir terjadi pada tahun 2010 yang menyebabkan ribuan warga mengungsi dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan parah. Aktivitas Merapi selalu diawasi ketat karena potensi bahaya lahar, awan panas, dan abu vulkanik yang dapat mengancam pemukiman sekitar. -
Konflik agraria & tambang
Konflik agraria dan tambang di Indonesia sering terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat adat, petani, dan perusahaan tambang atau perkebunan besar. Banyak kasus muncul karena kebijakan pemerintah yang mendukung investasi besar, sehingga mengabaikan hak masyarakat lokal. Konflik ini menimbulkan protes, kerusuhan, dan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penyelesaiannya masih menjadi tantangan hingga kini. -
Indonesia jadi anggota G20 aktif
Indonesia resmi menjadi anggota aktif G20 pada tahun 2008. Keanggotaan ini menandai peran penting Indonesia dalam ekonomi global sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai anggota G20, Indonesia berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu ekonomi, keuangan, dan pembangunan dunia. Keikutsertaan ini juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. -
Kasus korupsi besar (e-KTP, Hambalang)
Kasus e-KTP melibatkan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik senilai triliunan rupiah. Banyak pejabat dan anggota DPR terlibat, termasuk Setya Novanto yang dijatuhi hukuman penjara. Kasus Hambalang adalah korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor. Proyek mangkrak dan merugikan negara, dengan tokoh seperti Andi Mallarangeng dan Nazaruddin terlibat. -
Jokowi dilantik sebagai Presiden RI ke-7
Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober 2014, bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden. Ia menjadi presiden pertama dari luar kalangan militer dan elite politik lama. Pelantikannya menandai era baru kepemimpinan dengan fokus pada kerja nyata, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. -
Berakhirnya masa jabatan SBY
Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir pada 20 Oktober 2014 setelah menjabat dua periode sejak 2004. Ia digantikan oleh Joko Widodo, pemenang Pilpres 2014. Akhir masa jabatan SBY ditandai dengan transisi kekuasaan yang damai dan demokratis. -
Awal proyek infrastruktur besar-besaran
Awal proyek infrastruktur besar-besaran di masa Presiden Jokowi dimulai sejak periode pertama pemerintahannya tahun 2014. Fokus utama adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Program ini dikenal dengan nama "Nawa Cita" dan salah satu proyek utamanya adalah Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. -
Tax Amnesty jilid I
Tax Amnesty Jilid I dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2016. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberi pengampunan pajak bagi wajib pajak yang melaporkan dan merepatriasi harta dari dalam maupun luar negeri. Program ini berhasil menarik deklarasi harta sekitar Rp4.800 triliun dan menjadi salah satu tax amnesty tersukses di dunia saat itu. -
Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan
Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2018. Pemerintah mencabut izin 13 dari 17 pulau reklamasi karena dianggap melanggar aturan dan merusak lingkungan. Penghentian ini juga mempertimbangkan penolakan masyarakat dan ketidaksesuaian dengan tata ruang. -
Asian Games sukses digelar di Jakarta–Palembang
Asian Games 2018 sukses digelar di Jakarta dan Palembang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik dengan penyelenggaraan yang meriah dan tertib. Event ini memperkuat citra positif Indonesia di mata internasional dan menunjukkan kemajuan infrastruktur serta kemampuan organisasi nasional. -
Pemindahan ibu kota diumumkan: IKN Nusantara
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru diberi nama IKN Nusantara. Pemindahan ini bertujuan mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Pembangunan IKN dimulai pada 2022 dan direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. -
Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2, pertama kali muncul di Wuhan, China, pada akhir 2019. Virus ini menyebar cepat ke seluruh dunia, menyebabkan jutaan orang terinfeksi dan meninggal. Pandemi memaksa banyak negara memberlakukan lockdown, pembatasan sosial, dan vaksinasi massal untuk menekan penyebaran. Dampaknya meliputi krisis kesehatan, ekonomi, dan perubahan gaya hidup global. -
UU Cipta Kerja disahkan
UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja. UU ini menyederhanakan regulasi dan memangkas birokrasi di berbagai sektor. Namun, UU ini menuai kontroversi karena dianggap mengurangi perlindungan pekerja dan lingkungan. Pemerintah menegaskan UU ini penting untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing. -
Vaksinasi COVID-19 nasional dimulai
Vaksinasi COVID-19 nasional di Indonesia dimulai pada Januari 2021. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin sebagai simbolik peluncuran program. Program ini bertujuan untuk mempercepat herd immunity dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di seluruh Indonesia. Vaksinasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari tenaga kesehatan dan kelompok rentan. -
Indonesia jadi Presidensi G20
Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022, menjadi negara berkembang pertama yang memegang posisi ini. Sebagai presidensi, Indonesia memimpin agenda global terkait pemulihan ekonomi pasca-pandemi, perubahan iklim, dan digitalisasi. Peran ini meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional dan memperkuat kerjasama multilateral. -
Pembangunan IKN mulai konstruksi tahap awal
Pembanguna Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dimulai dengan tahap konstruksi awal pada tahun 2022 di Kalimantan Timur. Fokus awal meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas utilitas. Proyek ini dirancang untuk mendukung perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang lebih strategis dan ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan IKN sebagai kota pintar yang modern dan berkelanjutan. -
Akhir Masa Jabatan Jokowi
Sampai sekarang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Presiden Indonesia dan belum lengser. Masa jabatannya akan berakhir pada 2024 setelah dua periode memimpin. Jika kamu ingin deskripsi tentang kemungkinan atau proses transisi kepemimpinan setelah Jokowi, saya bisa bantu buatkan. -
Prabowo Menjadi Presiden
Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan umum tahun 2024. Ia dikenal sebagai mantan tentara dan tokoh politik yang kontroversial. Pemerintahannya fokus pada penguatan kedaulatan nasional, ekonomi, dan stabilitas keamanan. Prabowo berjanji memperkuat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.