-
Kedatangan Awal Jepang ke Indonesia
Jepang mendarat di Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang ke Indonesia bertujuan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di negara ini. Pada waktu itu, Jepang memperkirakan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi mereka dalam perang di Samudra Pasifik. -
Jepang mengalahkan Belanda dan menggantikan Belanda menjajah Indonesia
Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942, ketika Panglima Tertinggi Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. -
Kerja Paksa (Romusha)
Romusha adalah istilah yang merujuk pada buruh paksa Jepang selama Perang Dunia II. Kata “romusha” sendiri berasal dari bahasa Jepang, “ro” berarti buruh dan “musha” berarti prajurit atau tentara. Romusha adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur, seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. -
Heiho
Ketika saat Jepang melakukan kerja paksa romusha terhadap warga Indonesia, Jepang mendirikan Heiho. Heiho (兵補, Heiho, 'Tentara Pembantu') adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II.[1] Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang selain PETA dan Giyugun. Akan tetapi, pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam Heiho tidak pernah diberi pangkat atau jabatan yang tinggi. -
PETA (Pembela Tanah Air)
Setelah Jepang mendirikan Heiho, kemudian Jepang membentuk organisasi PETA (Pembela Tanah Air). Organisasi ini adalah sebuah organisasi militer yang bertujuan melatih pemuda Indonesia menjadi tentara yang siap berperang untuk mendukung Jepang. Organisasi ini untuk memperkuat pertahanan mereka di Asia Tenggara. -
Period: to
Jepang Terdesak dalam Perang Dunia Kedua
Setelah Jepang membentuk Heiho dan PETA (Pembela Tanah Air), memasuki tahun 1944-1945, situasi Jepang semakin terjepit dalam Perang Dunia II. Akhirnya, mereka mendirikan BPUPKI. -
Jepang Menjanjikan Kemerdekaan Indonesia
Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan "pada waktu yang akan datang." Jepang berjanji memberikan kemerdekaan sebagai strategi untuk memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan Sekutu. Namun, janji tersebut terbatas dan tidak memberikan kebebasan yang sejati pada saat itu. -
Masa Kemerdekaan (1945-1949)
Periode penting dalam sejarah suatu negara, ketika negara tersebut mencapai kebebasan dan otonomi dari kekuasaan asing atau bentuk penindasan lainnya. Dalam konteks Indonesia, masa kemerdekaan dimulai pada 17 Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan dan diakhiri dengan pengakuan kedaulatan penuh oleh Belanda pada akihir 1949. -
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan(BPUKI) (1 Maret 1945 - 29 April 1945)
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. -
Period: to
Sidang Pertama BPUKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Period: to
Sidang Kedua BPUKI
Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik -
Pengeboman Hiroshima
Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada kota Hiroshima, Jepang. -
Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI, bahasa Jepang: 獨立準備委員會, Dokuritsu Junbi Iinkai) adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. -
Pengeboman Nagasaki
Pengeboman Nagasaki oleh Amerika Serikat terjadi di kota Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman Nagasaki, bersama dengan Hiroshima, secara signifikan memengaruhi kemerdekaan Indonesia dengan memaksa Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. -
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta yang diamankan di daerah Rengasdengklok oleh golongan muda yang mendesak keduanya untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. -
Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. -
Period: to
Periode Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi yang terjadi di Indonesia adalah Revolusi Nasional Indonesia (atau Revolusi Kemerdekaan), yang berlangsung dari 17 Agustus 1945 hingga 29 Desember 1949. Ini adalah masa konflik antara Republik Indonesia yang baru terbentuk dengan Kerajaan Belanda, yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Konflik ini berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 29 Desember 1949. -
Sidang Pertama PPKI
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 18 Agustus 1945, Sidang PPKI pertama menghasilkan pengesahan UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal Aturan Peralihan, dan Ayat Aturan Tambahan. Piagam Jakarta diubah menjadi UUD 1945 dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa". Soekarno dan Moh. Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, disetujui aklamasi. PPKI juga membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden, karena belum ada DPR atau MPR. -
Sidang Kedua PPKI
PPKI memutuskan pembentukan susunan kementerian, yang terdiri dari 12 kementerian untuk menjalankan pemerintahan Indonesia yang baru. PPKI juga menetapkan pembagian wilayah Indonesia ke dalam delapan provinsi. PPKI membentuk 12 kementerian dan membagi Indonesia menjadi 8 provinsi: Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. -
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Badan Keamanan Rakyat (disingkat BKR) adalah sebuah lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan tugas menjaga keamanan bersama dengan rakyat dan kantor-kantor negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada keesokan harinya -
Sidang Ketiga PPKI
Hasil Sidang : 1.Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 untuk pemilu mendatang, berfungsi sebagai pusat dari DPR. 2.Perencanaan pembentukan PNI bertujuan menjadikan Indonesia negara adil, makmur, dan berdaulat, dengan Soekarno sebagai ketua. Namun, rencana dijadikan PNI sebagai Partai Tunggal dibatalkan pada akhir Agustus 1945 karena tidak demokratis. 3.Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 untuk menjaga keamanan Indonesia. -
Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
KNIP singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang dibentuk pada 29 Agustus 1945, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). KNIP dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). -
Insiden Hotel Yamato
Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yang terjadi pada 19 September 1945 di Surabaya. Peristiwa ini berawal dari pengibaran bendera Belanda (merah-putih-biru) di Hotel Yamato oleh pihak Belanda, yang memicu kemarahan rakyat Surabaya yang baru saja merdeka. Rakyat Surabaya, khususnya pemuda, kemudian merobek bagian biru bendera Belanda, menyisakan warna merah dan putih, lalu mengibarkannya kembali sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. -
Period: to
Masa Mempertahankan Kemerdekaan
Peristiwa-peristiwa pertempuran Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan
1.Insiden Hotel Yamato (19 September 1945) 2.Pertempuran Lima Hari di Semarang
(15–19 Oktober 1945) 3.Pertempuran 10 November di Surabaya
(10 November 1945) 4.Pertempuran Ambarawa
(26 Oktober-15 Desember 1945) 5.Bandung Lautan Api (24 Maret 1946) 6.Puputan Margarana di Bali (20 November 1946) 7.Pertempuran Medan Area
(13 Oktober 1945-April 1946) 8.Serangan Umum (1 Maret 1949) -
Kedatangan Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI)
Pada 29 September 1945, Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu. -
Pertempuran Medan Area(12 Oktober 1945 - 1946)
Pertempuran Medan Area terjadi antara pasukan Sekutu dan TNI Angkatan Darat di Medan, Sumatera Utara, dan daerah sekitarnya selama Revolusi Nasional Indonesia. -
Pertempuran Lima Hari di Semarang(15 Oktober 1945 - 19 Oktober 1945
Pertempuran Lima Hari adalah bentrokan antara pasukan Jepang dari Tentara Keenambelas dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan pemuda pada bulan Oktober 1945 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini dianggap sebagai bentrokan besar pertama yang melibatkan militer Indonesia. -
Pertempuran Ambarawa(26 Oktober 1945 - 15 Desember 1945)
Pertempuran Ambarawa, juga dikenal sebagai Palagan Ambarawa, adalah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan tentara Sekutu (Inggris dan NICA) di Ambarawa, Jawa Tengah, antara 20 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya Sekutu untuk menguasai kembali wilayah Indonesia pasca kekalahan Jepang. -
Pertempuran Surabaya
Pertempuran Surabaya, yang terjadi pada 10 November 1945, adalah pertempuran besar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang melibatkan pasukan Indonesia (termasuk milisi) melawan tentara Inggris dan NICA (Netherlands East Indies Civil Administration) yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. -
Bandung Lautan Api
Bandung Lautan Api adalah peristiwa bersejarah di Bandung, Jawa Barat, pada 24 Maret 1946, di mana kota tersebut dibakar oleh pasukan Indonesia untuk mencegah tentara Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) menggunakannya sebagai markas militer setelah kemerdekaan Indonesia. -
Perundingan Linggajati(10 Oktober 1946 - 25 Maret 1947)
Perundingan Linggajati,di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura. -
Puputan Margarana
Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa pertempuran heroik yang terjadi di Bali pada 20 November 1946, antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai melawan tentara Belanda. Pertempuran ini terjadi di desa Marga, Tabanan, Bali dan dikenal sebagai perlawanan habis-habisan (puputan) terhadap penjajahan Belanda. -
Period: to
Agresi Militer 1
Operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I, adalah serangan militer Belanda terhadap wilayah Jawa dan Sumatra yang dikuasai oleh Republik Indonesia secara de facto selama Revolusi Nasional Indonesia. Serangan ini terjadi antara 21 Juli dan 4 Agustus 1947. Disebut oleh Belanda sebagai politionele actie pertama, di Indonesia, serangan militer ini lebih dikenal dalam buku sejarah dan catatan militer Indonesia sebagai Agresi Militer Belanda I. -
Period: to
Perundingan Renville
Perjanjian Renville adalah perjanjian politik yang diperantarai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara Belanda, yang ingin membangun kembali koloninya di Asia Tenggara, dan Republik Indonesia yang menginginkan kemerdekaan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Disahkan pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ini merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perundingan Linggajati 1946. -
Period: to
Agresi Militer 2
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) adalah serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia pada bulan Desember 1948, menyusul gagalnya perundingan. Dengan keunggulan kejutan, Belanda berhasil merebut ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden de facto Republik Indonesia Soekarno. -
Serangan Umum
Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia di mana Kota Yogyakarta dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam. Serangan ini berperan penting dalam menyebabkan tekanan internasional terhadap Belanda. -
Period: to
Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian Roem-Roijen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen.
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar. -
Period: to
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijenkesepakatan nya pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. -
Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda atau Pengakuan Kedaulatan Indonesia adalah peristiwa di mana Belanda akhirnya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bukan tanggal 27 Desember 1949 saat Akte van Soevereiniteitsoverdracht (Akta Penyerahan Kedaulatan) ditandatangani di Istana Raja Amsterdam, Amsterdam. -
Demokrasi Liberal
Pada masa ini, Indonesia menganut sistem parlementer. Presiden Soekarno hanya berperan sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Kabinet sering berganti karena konflik antarpartai politik. Pemilu pertama diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun, Konstituante gagal menyusun UUD baru, sehingga timbul kebuntuan politik. -
Period: to
Era Demokrasi Liberal / Demokrasi Parlemeter
Era Demokrasi Liberal, juga dikenal sebagai Era Demokrasi Parlementer, adalah suatu era dalam sejarah politik Indonesia, ketika negara tersebut berada di bawah sistem demokrasi liberal. Selama periode ini, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pertama dan satu-satunya yang bebas dan adil hingga tahun 1999 (saat memasuki Era Reformasi), tetapi juga mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. -
Period: to
Demokrasi Terpimpin
Pemberontakan yang gagal di Sumatra, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. -
Orde Baru
Orde Baru (sering disebut Orba) adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, menggantikan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Masa ini dimulai setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 -
Period: to
Masa Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. -
Pemerintahan B.J. Habbie ( 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)
Bacharuddin Jusuf Habibie(25 Juni 1936 – 11 September 2019) adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatarbelakang teknokrat. -
Mulainya Era Reformasi
Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B. J. Habibie. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998–2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama; dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode masih berlangsung hingga sekarang. -
Pemerintahan Gus Dur(20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)
Abdurrahman Wahid (dilahirkan dengan nama Abdurrahman ad-Dakhil; 7 September 1940 – 30 Desember 2009), lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim, dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. -
Period: to
Pemerintahan Megawati
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dicopot dari jabatannya. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2004, tetapi dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2009, tetapi dikalahkan SBY untuk kedua kalinya. -
Period: to
Pemerintahan SBY
Susilo Bambang Yudhoyono (lahir 9 September 1949), atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY, adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak tahun 2004 sampai 2014. Ia merupakan Presiden pertama di era Reformasi yang terpilih melalui Pemilihan Umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. -
Period: to
Pemerintahan Joko Widodo
Joko Widodo (Indonesia: [dʒɔkɔ widɔdɔ]; lahir 21 Juni 1961), lebih dikenal sebagai Jokowi adalah politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh dari tahun 2014 sampai 2024. Sebelumnya ia anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia adalah presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer. Ia juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014 dan Walikota Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. -
Period: to
Mulainya Pemerintahan Prabowo
Prabowo Subianto Djojohadikusumo (EYD V: Prabowo Subianto Joyohadikusumo; lahir 17 Oktober 1951) adalah politikus, pengusaha dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk masa periode 2024—2029. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024.