-
Berakhirnya Penjajahan Belanda: Dimulainya Pendudukan Jepang
Pada awal 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda. Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 setelah Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) menyerah kepada Jepang. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Jepang Semakin Terdesak: Janji Kemerdekaan kepada Indonesia
Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia . Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia dikarenakan kurangnya SDM untuk berperang. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor- kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Pembentukan BPUPKI
Jepang mengumumkan pembentukkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai. Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah awal dari janji mereka atas kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI diresmiskan pada tanggal 29 April 1945 -
Pelantikan Anggota BPUPKI
Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima Tentara Ke-16 Jepang di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1945. Menurut George McTurnan Kahin dalam bukunya Major Governments of Asia, jumlah anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia sebanyak 60 orang dan tujuh orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Tujuh orang Jepang yang dimaksud adalah Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. -
Period: to
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Period: to
Sidang Kedua BPUPKI
Dalam sidang kedua BPUPKI ini, dibahas mengenai bentuk negara. Hasil pemungutan suara untuk bentuk negara menunjukan 55 menyetujui bentuk negara Republik, 6 suara memilih kerajaan, 2 suara memilih lain-lain dan 1 suara blangko. -
Pembentukan PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia )
PPKI adalah badan yang bertugas merumuskan dasar negara dan menyelenggarakan proses persiapan kemerdekaan Indonesia pada awal deklarasi kemerdekaan dari penjajahan Belanda. -
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945 merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta yang diamankan di daerah Rengasdengklok oleh golongan muda yang mendesak keduanya untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. -
Sidang Pertama PPKI
PPKI menggelar sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Melalui sidang ini, PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting untuk pembentukan negara Indonesia. Salah satu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. -
Sidang Kedua PPKI
Sidang kedua diadakan sehari setelah sidang pertama. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan beberapa hal kembali pada sidang kedua. Fokus pembahasan pada sidang kedua ini adalah membahas mengenai wilayah di Indonesia serta mengatur pemerintahannya. -
Sidang Ketiga PPKI
Hasil sidang lain pada sidang ketiga PPKI adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk untuk menjalankan fungsinya, yaitu sebagai penjagaan umum untuk setiap daerah di Indonesia. Ketika BKR resmi dibentuk, organisasi-organisasi lain seperti Heiho, Laskar Rakyat dan PETA dibubarkan. -
Insiden Hotel Yamato
Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit) pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Soedirman (residen Surabaya) dan Victor Willem Charles Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. -
Kedatangan AFNEI ( Allied Forces Nederland East-Indie )
Pada tanggal 29 September 1945 tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kedatangan tersebut dipimpin oleh Sir Philip Christison sebagai panglima besar AFNEI (Allied Forces Nederland East-Indie). Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah melindungi dan mengevakuasi para tawanan perang serta melucuti senjata tentara Jepang. -
Period: to
Pertempuran Medan Area
Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA) yang terjadi di Medan, Sumatra Utara pada 1945. Pertempuran ini berawal ketika Sekutu mendarat di Kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. -
Period: to
Pertempuran 5 Hari di Semarang
Pertempuran Lima Hari di Semarang merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945, pertempuran ini melibatkan rakyat Semarang yang terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pemuda, melawan sisa-sisa pasukan Jepang. -
Period: to
Pertempuran Ambarawa
Pertempuran di Ambarawa berlangsung pada tanggal 20 Oktober 1945 hingga 15 Desember 1945. Pertempuran di Ambarawa terjadi antara pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan sekutu Inggris.Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. -
Period: to
Pertempuran Surabaya
Dari pertempuran yang terjadi sendiri, dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pertempuran pendahuluan, pertempuran puncak yang terjadi pada tanggal 10 November, dan pertempuran akhir. Jika diperkirakan pejuang yang ikut terlibat akibat serangkaian pertempuran tersebut adalah 20.000 pasukan TKR yang datang dari berbagai penjuru Jawa Timur serta para rakyat pejuang yang mencapai 140.000 orang. -
Bandung Lautan Api
Peristiwa Bandung Lautan Api mengacu pada pembakaran yang disengaja di sebagian besar wilayah selatan Kota Bandung oleh pasukan Republik Indonesia yang mundur pada masa Revolusi Nasional Indonesia. -
Perundingan Linggarjati
Perundingan Linggajati atau Perundingan Kuningan adalah kesepakatan politik yang disepakati pada tanggal 15 November 1946 oleh pemerintah Belanda dan Republik Indonesia yang dideklarasikan secara sepihak di desa Linggajati, Kabupaten Kuningan, dekat Cirebon yang mana Belanda mengakui republik ini memiliki kekuasaan de facto di Jawa, Madura, dan Sumatra. -
Puputan Margarana
Pertempuran Margarana (bahasa Bali: Puputan Marganara) adalah pertempuran antara Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) dan Batalion Ciung Wanara yang baru saja dibentuk dan memberontak yang terjadi di Marga, Bali, Indonesia. -
Period: to
Agresi Militer Belanda I
Operasi Produk berlangsung antara 21 Juli dan 5 Agustus 1947. Belanda sangat mengurangi dan memecah-belah wilayah yang dikuasai Indonesia, dengan fokus utama pada ladang minyak dan perkebunan karet di Sumatra, serta perkebunan gula dan infrastruktur ekonomi di Jawa. -
Perundingan Renville
Perjanjian ini merupakan upaya yang gagal untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul setelah Perundingan Linggajati 1946. Perjanjian ini mengakui gencatan senjata di sepanjang Garis Status Quo (Status Quo lijn) atau yang disebut "Garis Van Mook", sebuah garis buatan yang menghubungkan posisi-posisi Belanda yang paling maju. -
Period: to
Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak (bahasa Belanda: Operatie Kraai) adalah serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia pada bulan Desember 1948, menyusul gagalnya perundingan. Dengan keunggulan kejutan, Belanda berhasil merebut ibu kota sementara Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin Indonesia seperti Presiden de facto Republik Indonesia Soekarno. -
Serangan Umum 1 Maret
Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan serangan militer selama Revolusi Nasional Indonesia di mana Kota Yogyakarta dikuasai oleh pasukan Indonesia selama enam jam. Serangan ini berperan penting dalam menyebabkan tekanan internasional terhadap Belanda. -
Perjanjian Roem-Royen
Perjanjian Roem-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 merupakan simbol keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan dukungan internasional dan diplomasi cerdas, Indonesia berhasil membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan secara resmi. -
Period: to
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) (bahasa Belanda: Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, antara perwakilan Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Federal, yang mewakili berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di kepulauan Indonesia. -
Period: to
Masa Orde Lama ( 1959 - 1966 )
Orde Lama adalah masa pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Soekarno dari tahun 1959 hingga 1966. Dimulai saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan presiden sangat kuat. Masa ini ditandai dengan krisis politik, ekonomi yang memburuk, serta meningkatnya pengaruh PKI. Berakhir pada 11 Maret 1966 saat Soekarno mengeluarkan Supersemar dan memberi wewenang kepada Soeharto, yang kemudian memulai masa Orde Baru -
Period: to
Masa Orde Baru ( 1966 - 1998 )
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto dari 1966 hingga 1998. Dimulai setelah menerima Supersemar, Orde Baru fokus pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan anti-komunisme. Meski berhasil membangun, pemerintahan ini juga dikenal otoriter dan penuh korupsi. Berakhir pada 21 Mei 1998 saat Soeharto mundur akibat krisis dan tekanan rakyat. -
Period: to
Masa Pemerintahan B.J Habibie ( 1998 - 1999 )
Pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, setelah Soeharto mundur dari jabatan presiden. Habibie memimpin Indonesia di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Ia melakukan berbagai perubahan penting, seperti kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan pemilu demokratis pertama di tahun 1999. Masa jabatannya singkat, namun penuh pembaruan. Habibie mengundurkan diri setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. -
Period: to
Masa Pemerintahan Gus Dur ( 1999 - 2001 )
Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berlangsung dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Gus Dur adalah Presiden ke-4 setelah era Reformasi. Masa pemerintahannya dikenal dengan upaya demokratisasi, memperjuangkan hak asasi manusia, serta memperkuat keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Namun, pemerintahannya menghadapi banyak tantangan politik. Pada Juli 2001, Gus Dur diberhentikan oleh MPR dan digantikan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. -
Period: to
Masa Pemerintahan Megawati ( 2001 - 2004 )
Megawati Soekarnoputri menjabat Presiden Indonesia ke-5 dari Juli 2001 hingga Oktober 2004. Ia fokus memulihkan stabilitas politik dan ekonomi setelah krisis, menghadapi konflik sosial, dan melanjutkan reformasi serta pemberantasan korupsi. Masa pemerintahannya berakhir saat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden berikutnya. -
Period: to
Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono ( 2004 - 2014 )
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-6 selama dua periode, dari 2004 hingga 2014. Masa pemerintahannya fokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemberantasan korupsi. SBY dikenal dengan program reformasi birokrasi, penguatan demokrasi, serta peningkatan hubungan luar negeri. Ia juga berhasil membawa Indonesia lebih aktif di kancah internasional. Setelah dua periode, SBY digantikan oleh Joko Widodo pada 2014. -
Period: to
Masa Pemerintahan Jokowi Widodo ( 2014 - 2024 )
Joko Widodo (Jokowi) menjabat Presiden Indonesia sejak 2014 hingga 2024.Pemerintahannya fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, pemerataan ekonomi, serta reformasi birokrasi. Jokowi juga menekankan pembangunan daerah tertinggal dan program sosial untuk mengurangi kemiskinan. Di bidang luar negeri, Jokowi aktif memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama regional. Masa jabatan Jokowi sudah dua periode dan akan berakhir pada 2024 atau 2029 tergantung masa depan politiknya. -
Masa Pemerintahan Prabowo Subianto
Prabowo Subianto kini memimpin Indonesia sejak 2024. Pemerintahannya fokus mempercepat pembangunan infrastruktur, memberantas korupsi, dan memperkuat pertahanan nasional. Ia juga mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang luar negeri, Prabowo aktif memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional untuk meningkatkan kerjasama dan investasi.