-
Awal Kedatangan Jepang Ke Indonesia
Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
Pada tanggal 22 Agustus 1945, sehari setelah Sidang PPKI ketiga, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. BKR dibentuk sebagai organisasi keamanan sementara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Pembentukan ini menjadi langkah awal untuk mengorganisasi para bekas anggota PETA, Heiho, dan laskar rakyat ke dalam suatu badan militer. Namun, untuk menghindari bentrokan langsung dengan tentara Sekutu, pemerintah tidak langsung membentuk angkatan bersenjata formal. -
Janji Kemerdekaan Oleh Jepang
Menjelang akhir 1944, Jepang terdesak dalam Perang Asia Pasifik dan kehilangan banyak wilayah ke tangan Sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu melawan Sekutu, pada 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di hadapan Parlemen Jepang. Sebagai bukti keseriusannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, namun harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945.Menurut George McTurnan Kahin dalam bukunya Major Governments of Asia, jumlah anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia sebanyak 60 orang dan tujuh orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. -
Sidang Pertama BPUPKI – Merumuskan Dasar Negara
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar dan tepat, maka acara dalam sidang ini mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia,
Mr. Mohammad Yamin : Menyampaikan lima asas, termasuk peri kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.
Prof. Dr. Soepomo : Menekankan negara integralistik dan persatuan.
Ir. Soekarno : Menyampaikan pidato yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara. -
Sidang Kedua BPUPKI – Membahas Konstitusi
Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan pembentukan negara. Di dalam sidang ini dibentuk Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta (22 Juni 1945), yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Sidang ini juga menyepakati bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial. -
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, ketika para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Hal ini karena mereka khawatir kemerdekaan akan tertunda atau dimanfaatkan Jepang. Setelah negosiasi dengan Ahmad Soebardjo, keduanya kembali ke Jakarta dan proklamasi pun dilaksanakan keesokan harinya. -
Perumusan Teks Proklamasi
Perumusan teks proklamasi dilakukan pada malam 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Dalam perumusan ini, hadir Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo sebagai penyusun utama teks proklamasi. Setelah berdiskusi, teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan redaksi. Teks ini menjadi dasar pengumuman kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada pagi hari 17 Agustus 1945. -
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno di depan rumahnya di Jakarta, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dengan pembacaan teks proklamasi, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Proklamasi tersebut disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Mohammad Hatta dan warga sekitar. Setelah pembacaan, bendera merah putih dikibarkan, menandakan simbol kemerdekaan negara Indonesia. -
Sidang PPKI Pertama
Sidang PPKI pertama dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta secara resmi dipilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selain itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum terbentuknya parlemen. -
Sidang PPKI Kedua
Sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 membahas pembentukan pemerintahan Indonesia. Diputuskan pembentukan 12 kementerian dan 4 menteri negara untuk membantu presiden. Selain itu, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dengan masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang ini menunjukkan langkah awal dalam penataan pemerintahan dan wilayah negara. -
Sidang PPKI Ketiga
Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan membantu presiden sebelum terbentuknya parlemen. Selain itu, juga dibahas pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal yang diharapkan menjadi wadah perjuangan rakyat. Sidang ini juga menetapkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai pasukan pertahanan negara. -
Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
Pada 29 Agustus 1945, Presiden Soekarno resmi membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Anggota KNIP terdiri dari berbagai kalangan seperti tokoh partai, golongan pemuda, dan organisasi masyarakat. KNIP juga berfungsi sebagai badan legislatif sementara. -
Pembentukan Partai Nasional Indonesia
Pada tanggal 29 Augustus 1945, diumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai politik saat itu yang dimaksudkan untuk menyatukan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Namun, karena situasi yang masih belum stabil, partai ini tidak berkembang sesuai harapan dan akhirnya dibubarkan sementara. -
Insiden Hotel Yamato
Insiden Hotel Yamato yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kelompok pemuda yang ingin Jepang segera angkat kaki dari Indonesia berusaha memasuki Hotel Yamato, tempat perundingan antara pihak Jepang dan pemimpin Indonesia. Bentrokan pun terjadi, menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Insiden ini mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia dan mempercepat perjuangan menuju pengakuan kemerdekaan. -
Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat
Pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai pasukan resmi negara untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar, terutama dari tentara Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pembentukan ini menjadi cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). -
Pertempuran Medan Area
Pertempuran Medan Area terjadi 13 Oktober 1945 – 15 Februari 1947, setelah pasukan Sekutu dan NICA datang ke Sumatera Utara dan mencoba mengambil alih wilayah Indonesia. Rakyat Medan bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar pejuang melakukan perlawanan sengit. Konflik ini dipicu oleh tindakan Sekutu yang merampas senjata dan merendahkan simbol kemerdekaan. Pertempuran ini mencerminkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Pertempuran Lima Hari di Semarang
pertempuran antara pemuda dan tentara Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara rakyat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan dan pasukan Jepang yang belum sepenuhnya dilucuti. Pertempuran berlangsung sengit selama lima hari, dengan korban dari kedua belah pihak, termasuk masyarakat sipil. -
Pertempuran Ambarawa
pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melawan tentara Sekutu dan NICA (Belanda) di Ambarawa, Jawa Tengah. Awalnya, Sekutu datang untuk membebaskan tawanan perang, namun mereka justru membebaskan tentara Belanda dan mempersenjatai mereka. Hal ini memicu kemarahan rakyat, dan pasukan Indonesia melakukan perlawanan. Di bawah komando Kolonel Soedirman, TKR berhasil mengepung dan memukul mundur pasukan Sekutu. Kemenangan ini menjadi simbol keberhasilan militer Indonesia. -
Pertempuran Surabaya - Kedatangan Tentara Sekutu dan NICA
Tentara Sekutu yang datang ke Indonesia membawa Netherlands Indies Civil Administration (NICA), yaitu pemerintahan sipil Belanda. Hal ini memicu berbagai pertempuran karena rakyat Indonesia menolak kembalinya penjajahan. Salah satu pertempuran besar yang terjadi adalah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. -
Peristiwa Merah Putih
Peristiwa Merah Putih terjadi di Manado pada 14 Februari 1946 ketika pasukan KNIL asal Sulawesi melakukan pemberontakan terhadap Belanda dan mengibarkan bendera Merah Putih. Mereka berhasil menguasai kota selama beberapa hari sebagai wujud dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Walaupun akhirnya dipadamkan, peristiwa ini menunjukkan semangat perlawanan rakyat Sulawesi terhadap penjajahan. -
Bandung Lautan Api
Peristiwa ini terjadi ketika rakyat Bandung Selatan membakar rumah dan bangunan mereka sebelum mundur dari kota. Hal ini dilakukan agar tentara Sekutu dan NICA tidak bisa menggunakan wilayah tersebut. Perintah pembakaran dikeluarkan oleh TRI (Tentara Republik Indonesia) setelah ultimatum dari Sekutu. Aksi heroik ini menjadi simbol pengorbanan dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. -
Perundingan Linggajati
Perundingan Linggarjati dilaksanakan antara Republik Indonesia dan Belanda, difasilitasi oleh Inggris. Dalam hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. RI setuju untuk menjadi bagian dari negara federasi Indonesia Serikat. Namun, banyak rakyat yang kecewa karena hasilnya dianggap merugikan perjuangan kemerdekaan. -
Puputan Margarana
Pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara di Margarana, Bali, melawan Belanda. Dalam pertempuran sengit tersebut, pasukan Indonesia melakukan taktik puputan, yaitu perlawanan habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Seluruh pasukan gugur dalam pertempuran tersebut. Kejadian ini memperlihatkan semangat pantang menyerah rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Agresi Militer belanda
Belanda melancarkan serangan militer ke wilayah Republik Indonesia untuk menguasai kembali daerah strategis di Jawa dan Sumatera. Operasi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hasil Perundingan Linggarjati. TNI dan rakyat melakukan perlawanan di berbagai daerah meski kalah dalam persenjataan. Agresi ini mendapat kecaman dari dunia internasional, terutama dari PBB dan Amerika Serikat. -
Perundingan Renville
Perundingan ini yang mulai Dari 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948, dilakukan di atas kapal USS Renville, antara Indonesia dan Belanda, dengan mediasi dari Komisi Tiga Negara (KTN). Perundingan menghasilkan garis demarkasi Van Mook, yang mempersempit wilayah kekuasaan RI. Banyak pejuang yang kecewa karena merasa pemerintah terlalu banyak mengalah. Perjanjian ini juga menyebabkan perpecahan di tubuh politik dan militer Indonesia. -
Serangan Umum
Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pasukan TNI berhasil merebut Yogyakarta, ibu kota RI saat itu, dan menguasainya selama enam jam dari tangan Belanda. Serangan ini menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih ada dan kuat. Keberhasilan ini mengubah pandangan internasional terhadap posisi Indonesia dalam konflik. -
Perjanjian Roem-Roijen
perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen.
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar (KMB) -
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perundingan Roem-Roijen. Hasilnya, pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan dilakukan di dua tempat: di Belanda oleh Ratu Juliana kepada Dr. Moh. Hatta, dan di Jakarta oleh A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Peristiwa ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda secara formal di Indonesia. -
Pembentukan Republik Indonesia Serikat
Indonesia menjadi negara federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia sebagai salah satu komponennya. Sistem ini ditolak oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena dianggap sebagai bentuk pecah belah warisan Belanda. Pemerintahan RIS dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta. Namun, sistem ini tidak bertahan lama karena banyak negara bagian bergabung kembali dengan Republik Indonesia. -
Demokrasi Parlementer
Periode ini ditandai dengan seringnya pergantian kabinet karena lemahnya dukungan politik di parlemen. Partai-partai politik saling bersaing dan sulit mencapai stabilitas pemerintahan. Muncul ketegangan politik, ekonomi memburuk, dan daerah-daerah banyak yang memberontak. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. -
Pembubaran Republik Indonesia Serikat
Karena desakan rakyat dan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kembalinya sistem negara kesatuan, seluruh negara bagian bergabung menjadi satu pemerintahan pusat di Jakarta. Presiden Soekarno kembali menjadi Presiden NKRI, dan sistem parlementer diterapkan dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ini menandai awal dari masa Demokrasi Parlementer di Indonesia. -
Demokrasi Terpimpin
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno memimpin negara dengan kekuasaan penuh. Pada masa ini, Soekarno menciptakan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, memperkenalkan gerakan non-blok, dan fokus pada pembangunan nasional. Namun, ekonomi Indonesia semakin terpuruk, terjadi ketegangan politik internal, dan muncul gerakan separatis seperti DI/TII di beberapa daerah. Kondisi ini memperburuk keadaan negara dan menyebabkan ketidakstabilan politik. -
Dekrit Presiden
Soekarno membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara. Ini mengakhiri sistem parlementer dan memulai masa Demokrasi Terpimpin. Presiden mengambil alih peran besar dalam pemerintahan. -
Gerakan 30 September
Pada malam 30 September 1965, sebuah kelompok militer yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh enam jenderal tinggi, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Insiden ini mengguncang Indonesia dan menyebabkan ketegangan besar di kalangan militer dan pemerintah. Soeharto, sebagai komando militer, mengambil alih kontrol pemerintahan. -
Orde Baru
Setelah insiden G30S, Soeharto memimpin Indonesia sebagai presiden dengan kekuasaan yang kuat. Ia menerapkan kebijakan ekonomi yang berhasil membawa pertumbuhan pesat, dengan bantuan utang luar negeri dan investasi asing. Namun, pada saat yang sama, Orde Baru dikenal dengan pembatasan kebebasan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta pemberantasan oposisi politik. Pemerintahannya juga ditandai dengan korupsi yang meluas. -
Reformasi dan Turunnya Soeharto
Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar di Indonesia yang dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap Soeharto, serta tuntutan reformasi. Soeharto, yang telah memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun, akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, membuka jalan bagi era Reformasi. -
Era Reformasi
Setelah Soeharto mengundurkan diri, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi. Pemilu langsung untuk memilih presiden dimulai pada 2004, dan Indonesia terus berusaha membangun sistem demokrasi yang lebih kuat, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan korupsi, dan masalah ekonomi.Indonesia kini dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terus berjuang untuk memperkuat sistem demokrasinya di abad ke-21. -
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono
Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pertama wanita Indonesia pada 2001, namun ia tidak berhasil mengatasi banyak tantangan ekonomi dan politik. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian terpilih pada tahun 2004 dan menjabat selama dua periode. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun menghadapi berbagai krisis internasional. -
Kebijakan Ekonomi dan Infrastruktur di Era Joko Widodo
Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada 2014 dan terpilih kembali pada 2019. Ia fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk proyek jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Jokowi juga berfokus pada pemerintahan yang bersih dan reformasi dalam sektor-sektor ekonomi dan sosial. -
Era Prabowo Subianto
Setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto memulai masa kepemimpinannya dengan menetapkan 17 program prioritas nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.