-
Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia tersebut. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor- kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. -
Tujuh orang Jepang yang dimaksud adalah Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. -
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. -
Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. -
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerjanya di hadapan sidang BPUPKI. Laporan tersebut mencakup tiga bagian penting sebagai fondasi konstitusi negara Indonesia, yaitu: -
Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD -
Pada waktu itu rombongan Soekarno dan Moh. Hatta,baru saja pulang dari Dalat,vietnam,sehabis bertemu dengan Marsekal Terauchi untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesai/ Dorkuritzu Junbi Inkai) pada tanggal 7 Agustus 1945 -
Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir. Soekarno pada malam harinya tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. -
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta melalui mediasi Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. -
Pada malam itu juga, 16 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat dari Rengasdengklok menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23.00, rencananya mencari penginapan untuk mengadakan rapat tapi tidak dapat akhirnya ahmad soebardjo menghubungi Laksamana Maeda dan laksamana maeda menyetujui rumahnya dipakai sebagai tempat rapat. -
Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Ini menandai lahirnya Republik Indonesia. -
Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Untuk menjaga keamanan Indonesia,pada 22 Agustus 1945 -
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Pada 29 Agustus 1945,dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang. Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). -
Pemuda Surabaya merobek bagian biru dari bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato (sekarang Hotel Majapahit), sehingga hanya menyisakan Merah Putih. Insiden ini memicu ketegangan antara pemuda dan Belanda, yang kemudian berkembang menjadi Pertempuran 10 November. -
Pada 29 September 1945, Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu -
Pertempuran antara pejuang Indonesia melawan Sekutu dan NICA di Medan dan sekitarnya. Slogan “Medan Area” digunakan untuk menunjukkan zona perlawanan terhadap kembalinya Belanda. -
Pertempuran terjadi antara pemuda dan tentara Jepang yang belum dilucuti, menyusul pembunuhan dr. Kariadi. Pertempuran ini menjadi simbol awal perjuangan rakyat Jawa Tengah dalam mempertahankan kemerdekaan. -
Pasukan Indonesia bertempur melawan Sekutu dan NICA. Jenderal Soedirman memimpin langsung operasi militer. Kemenangan di Ambarawa menjadi simbol keberhasilan militer Indonesia awal kemerdekaan. -
Perang besar antara rakyat dan tentara Indonesia melawan pasukan Sekutu dan NICA. Dimulai setelah ultimatum Inggris ditolak. Ribuan pejuang gugur, termasuk tokoh Bung Tomo yang membakar semangat perjuangan. Diperingati sebagai Hari Pahlawan. -
Rakyat dan pejuang membakar sebagian besar kota Bandung sebelum meninggalkannya, agar tidak jatuh ke tangan Sekutu dan NICA. Peristiwa heroik ini menunjukkan semangat "lebih baik hancur daripada dijajah kembali". -
Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggajati, Kuningan, menghasilkan pengakuan de facto Belanda atas wilayah RI (Sumatra, Jawa, Madura). Kedua pihak sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang tergabung dalam Persemakmuran Indonesia–Belanda di bawah Ratu Belanda. Namun, perjanjian ini kemudian dilanggar oleh Belanda yang melancarkan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. -
I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya dari Ciung Wanara melawan habis-habisan pasukan Belanda di Bali. Seluruh pasukan gugur dalam pertempuran, yang dikenal sebagai "Puputan" atau pertempuran sampai mati. -
Belanda melakukan serangan militer ke wilayah RI di Jawa dan Sumatra. Tindakan ini menuai kecaman internasional dan mendorong dilakukannya perundingan baru, yaitu Perundingan Renville. -
Dilakukan di atas kapal USS Renville di Jakarta. Belanda hanya mengakui RI di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra. TNI diinstruksikan mundur dari wilayah pendudukan Belanda. Perjanjian ini juga dilanggar oleh Belanda melalui Agresi Militer II. -
Belanda menyerbu Yogyakarta, menangkap Soekarno, Hatta, dan pemimpin RI lainnya. Sebagai respon, dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi dan Komando Perang Gerilya oleh Jenderal Soedirman. Propaganda Belanda yang menyatakan RI telah tiada dipatahkan lewat Serangan Umum 1 Maret 1949. -
Pasukan TNI berhasil merebut Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini membuktikan bahwa RI masih aktif dan berdaulat. Tekanan internasional semakin kuat terhadap Belanda. -
Pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Soeharto berhasil merebut Yogyakarta dari Belanda selama enam jam. Aksi ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer, memberi dampak besar dalam diplomasi internasional. -
Ditandatangani di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini menghentikan permusuhan dan mendorong pembebasan para pemimpin RI. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. -
KMB di Den Haag menghasilkan pengakuan kedaulatan Belanda atas Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan dilakukan pada 27 Desember 1949: oleh Ratu Juliana kepada Moh. Hatta di Belanda, dan A.H.J. Lovink kepada Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta. Ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda secara resmi di Indonesia. -
Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan parlementer dimulai di bawah Perdana Menteri. -
Indonesia menggelar pemilu nasional pertama untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Empat partai besar muncul: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. -
Karena Konstituante gagal menyusun UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan mengakhiri sistem parlementer. Era Demokrasi Terpimpin dimulai. -
Gerakan 30 September 1965 menewaskan tujuh jenderal. Soeharto mengambil kendali militer, dan PKI dibubarkan. Soekarno kehilangan kekuasaan secara bertahap. -
Soeharto resmi menjadi presiden pada 1968. Ekonomi tumbuh pesat, tetapi pemerintahan otoriter, sentralistik, dan korup. Runtuh pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan reformasi. -
Deskripsi: Mahasiswa dan masyarakat menuntut perubahan. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. B.J. Habibie menjadi presiden transisi. -
Habibie memulai reformasi politik. Pemilu demokratis pertama (1999) dimenangkan oleh PDI-P. Gus Dur menjadi presiden tetapi digantikan oleh Megawati pada 2001 karena konflik politik. -
SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Fokus pada pembangunan, demokrasi, dan diplomasi luar negeri. Terpilih kembali pada 2009. -
Jokowi dikenal sebagai pemimpin sipil non-elit militer. Fokus pada infrastruktur, reformasi pelayanan publik, dan ekonomi digital. Terpilih dua periode. -
Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran. Pemerintahan Prabowo dimulai pada Oktober 2024 dengan janji keberlanjutan program Jokowi dan penguatan pertahanan. -
Pemerintahan baru mulai membentuk kabinet yang mewakili berbagai kekuatan politik. Fokus pada ketahanan pangan, pertahanan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Situasi politik dan arah kebijakan masih berkembang.