-
- Jepang menguasai Indonesia
Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Ini menandai awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Hindia Belanda dibubarkan, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Penduduk dipaksa mendukung kepentingan perang Jepang. -
– Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Karena makin terdesak dalam Perang Dunia II, Jepang mulai mencari dukungan rakyat Indonesia. Mereka menjanjikan kemerdekaan Indonesia “di kemudian hari.” Tujuannya agar rakyat membantu Jepang melawan Sekutu. Janji ini menjadi strategi politik, bukan murni niat membebaskan. -
– BPUPKI Dibentuk
Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Tujuannya adalah menyelidiki dan mempersiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Badan ini beranggotakan tokoh-tokoh penting dari seluruh nusantara. -
-Sidang pertama BPUPKI
29 Mei – 1 Juni 1945
BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno menyampaikan pidato penting. Pada 1 Juni, Soekarno memperkenalkan istilah "Pancasila" sebagai dasar negara. Gagasan ini menjadi fondasi ideologi Indonesia. -
– Sidang BPUPKI II dan Lahirnya Piagam Jakarta
BPUPKI menggelar sidang kedua pada 10–17 Juli 1945. Dibentuk panitia kecil untuk merumuskan dasar negara dan UUD, yang melahirkan Piagam Jakarta (22 Juni 1945). Dokumen ini menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945. Piagam ini awalnya mencantumkan “tujuh kata” tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. -
– Jepang Kalah karena Bom Atom
6 9 Agustus 1945
Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima (6 Agustus) dan Nagasaki (9 Agustus). Serangan ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan Jepang menjadi momentum penting bagi para pemimpin Indonesia. Mereka melihat ini sebagai kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. -
– Dibentuknya PPKI
7 Agustus 1945
Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai kelanjutannya. PPKI bertugas mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno. Jepang berharap PPKI mempercepat proses kemerdekaan sesuai rencana mereka. -
– Peristiwa Rengasdengklok
16 Agustus 1945
Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda (termasuk Sukarni dan Wikana) ke Rengasdengklok. Tujuannya agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Di sana mereka diyakinkan bahwa Jepang benar-benar kalah. Setelah dijemput Ahmad Soebardjo, mereka kembali ke Jakarta malam harinya. -
– Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
17 Agustus 1945
Pagi hari, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi bersama Ahmad Soebardjo. Naskah diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bendera Merah Putih dikibarkan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud. -
– PPKI Mengesahkan UUD 1945 & Pilih Presiden
18 Agustus 1945
PPKI mengadakan sidang pertamanya sehari setelah proklamasi. Mereka mengesahkan UUD 1945, termasuk mengganti "tujuh kata" Piagam Jakarta demi persatuan nasional. Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ini menandai terbentuknya pemerintahan Indonesia pertama. -
– PPKI kembali bersidang
19 Agustus 1945
PPKI menetapkan 12 kementerian pertama Republik Indonesia dan membentuk 8 provinsi sebagai wilayah administratif.
Ini penting untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru merdeka.
Jawa, Sumatra, Borneo (Kalimantan), dan Sulawesi termasuk dalam pembagian itu.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintahan RI segera aktif pasca-proklamasi. -
– Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI)
KNI dibentuk sebagai pengganti DPR sementara karena pemilu belum bisa dilaksanakan.
Komite ini ada di tingkat pusat dan daerah.
Anggota KNI berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, pejuang, dan perwakilan daerah.
Tujuannya untuk melibatkan rakyat dalam pemerintahan dan memperkuat legitimasi RI. -
– Pelantikan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
KNIP resmi dilantik oleh Presiden Soekarno.
KNIP bertugas membantu presiden dan menjalankan fungsi legislatif sementara.
Pelantikan ini menandai dimulainya sistem pemerintahan yang lebih demokratis.
KNIP juga menjadi cikal bakal parlemen di Indonesia. -
– Pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
Pemerintah Indonesia membentuk TKR untuk menjaga keamanan negara yang baru berdiri.
Pasukan ini dibentuk dari para pemuda, mantan PETA, dan laskar rakyat.
TKR menjadi cikal bakal TNI (Tentara Nasional Indonesia) di kemudian hari.
Pembentukan TKR menunjukkan Indonesia siap secara militer menghadapi ancaman, terutama dari Belanda dan Sekutu. -
– Pertempuran Surabaya
Pertempuran besar pecah di Surabaya antara rakyat Indonesia dan pasukan Inggris-Belanda.
Pemicu utamanya adalah tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby dan ultimatum Inggris yang ditolak rakyat.
Rakyat Surabaya melakukan perlawanan heroik meski banyak korban jiwa.
Hari ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. -
– Perjanjian Linggarjati
Disepakati antara Indonesia dan Belanda dengan mediasi Inggris. Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, perjanjian ini ditentang oleh banyak pihak di Indonesia karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda. -
– Agresi Militer Belanda I
Belanda melancarkan serangan besar untuk merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia. Mereka mengklaim Indonesia telah melanggar Perjanjian Linggarjati. Serangan ini membuat wilayah Republik Indonesia terdesak. Dunia internasional, termasuk PBB, mengecam tindakan Belanda. -
– Perjanjian Renville
Dilaksanakan di atas kapal USS Renville milik AS dengan mediasi Komisi Tiga Negara. Indonesia harus mengakui garis Van Mook yang mempersempit wilayah RI. Banyak wilayah strategis jatuh ke tangan Belanda. Perjanjian ini memperlemah posisi Republik dan memicu konflik internal. -
– Serangan Umum 1 Maret
Dilancarkan oleh pasukan TNI di bawah Kolonel Soeharto untuk merebut Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini membuktikan bahwa TNI masih eksis dan mampu melawan. Tujuannya untuk menguatkan posisi Indonesia di mata dunia. Serangan ini memperkuat tekanan dunia internasional terhadap Belanda. -
– Konferensi Meja Bundar (KMB)
23 August-2 November 1949
Dilaksanakan di Den Haag, Belanda, antara delegasi Indonesia, BFO, dan Belanda. Hasilnya, Belanda setuju mengakui kedaulatan Indonesia. Disepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Belanda juga setuju menyerahkan kekuasaan secara resmi kepada RIS. -
– Penyerahan Kedaulatan
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui penyerahan kekuasaan kepada RIS. Upacara dilakukan di Amsterdam dan Jakarta. Momen ini menjadi akhir dari perjuangan diplomatik panjang Indonesia. Indonesia secara internasional diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. -
– Indonesia Kembali Jadi Negara Kesatuan
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Semua negara bagian RIS melebur ke dalam Republik Indonesia. Pemerintah pusat kembali ke Jakarta. Ini menegaskan kembali semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. -
– Konferensi Asia Afrika (KAA)
18–24 April 1955
Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung dan dihadiri 29 negara. Tujuannya adalah mempererat solidaritas negara-negara Asia dan Afrika serta menolak kolonialisme. KAA menghasilkan "Dasasila Bandung" yang menjadi dasar kerja sama Selatan-Selatan. Indonesia mulai dikenal sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok. -
– Pemilu Pertama
Indonesia mengadakan pemilu pertama untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini berlangsung secara demokratis dan diikuti oleh banyak partai politik. Empat partai besar yang mendominasi adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu ini menjadi tonggak penting demokrasi Indonesia. -
– Dekrit Presiden Soekarno
Karena Konstituante gagal merumuskan UUD baru, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945. Sistem Demokrasi Parlementer dihapus dan diganti dengan Demokrasi Terpimpin. Presiden mendapat kekuasaan besar dan militer mulai berperan dalam pemerintahan. Ini menjadi awal pemerintahan otoriter Soekarno. -
– G30S dan Awal Kejatuhan Soekarno
30 September – 1 Oktober 1965
Pada malam 30 September 1965, tujuh jenderal dibunuh oleh kelompok G30S. Gerakan itu dituduh bagian dari PKI, memicu pembantaian besar terhadap anggota dan simpatisan PKI. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan militer dan politik. Kepercayaan terhadap Soekarno melemah. -
– Supersemar dan Awal Orde Baru
Soekarno memberikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Jenderal Soeharto. Surat ini memberi kewenangan kepada Soeharto untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban. Dengan ini, Soeharto secara de facto mulai menggantikan Soekarno. PKI dibubarkan dan dilarang. -
– Soeharto Resmi Jadi Presiden
MPR menyatakan Soeharto sebagai Presiden Indonesia secara resmi. Orde Baru dimulai dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Soeharto menjalankan pemerintahan otoriter namun stabil secara ekonomi. Indonesia mendapat banyak bantuan luar negeri. -
– Soeharto Mundur, Reformasi Dimulai
Krisis ekonomi, korupsi, dan otoritarianisme memicu gelombang demonstrasi besar. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikannya dan memulai era Reformasi. Demokrasi mulai dikembalikan dan pemilu bebas dilaksanakan. -
– Pemilu Demokratis Pertama Pasca-Orde Baru
Pemilu demokratis digelar tahun 1999, dimenangkan oleh PDIP. Tahun 2004, Indonesia pertama kali memilih presiden secara langsung, dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Reformasi terus berlanjut dengan desentralisasi dan kebebasan pers. -
– Pemilu Presiden Langsung Pertama
5 Juli 20 September 2004
Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung pada 5 Juli 2004 (putaran pertama) dan 20 September 2004 (putaran kedua). Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menang bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Ini menjadi tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. SBY dikenal membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi selama masa pemerintahannya. -
– Jokowi Terpilih Sebagai Presiden RI ke-7
Pada 9 Juli 2014, Joko Widodo (Jokowi), mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, memenangkan pemilu presiden. Ia dilantik pada 20 Oktober 2014, menjadi presiden dari kalangan rakyat biasa pertama. Pemerintahannya menekankan pembangunan infrastruktur besar-besaran dan digitalisasi layanan publik. Gaya kepemimpinannya dinilai merakyat dan langsung turun ke lapangan. -
– Jokowi Terpilih Kembali
Pemilu presiden 2019 dilaksanakan pada 17 April 2019, dan Jokowi kembali menang, kali ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin. Dalam periode kedua, fokus utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia dan transformasi digital. Tantangan besar muncul saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan. -
– Pemilu Serentak: Prabowo-Gibran Menang
Pada 14 Februari 2024, Indonesia kembali menggelar pemilu serentak untuk memilih presiden, legislatif, dan DPD. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran dengan suara mayoritas. Ini menjadi transisi dari era Jokowi ke pemerintahan baru yang lebih menekankan pertahanan dan keberlanjutan pembangunan. Pelantikan mereka dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. -
– Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka
Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pelantikan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia setelah era Jokowi. Pemerintahan baru fokus pada penguatan pertahanan, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi. Transisi kekuasaan berjalan dengan lancar dan damai, memperkuat demokrasi Indonesia. -
– Penanganan Isu Ekonomi dan Stabilitas Nasional
Memasuki Mei 2025, pemerintah Prabowo-Gibran mulai menjalankan program prioritas seperti pengendalian inflasi dan peningkatan lapangan kerja. Fokus utama adalah memperkuat industri dalam negeri dan mendorong investasi asing. Berbagai kebijakan reformasi ekonomi diimplementasikan guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan. Isu stabilitas politik dan keamanan tetap menjadi perhatian utama untuk menjaga iklim kondusif.