Sejarah Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Masa Sekarang

Awal kedatangan Jepang ke Indonesia

Dec 8, 1941

Masuknya Jepang ke Indonesia diawali ketika pasukan dari Negeri Sakura sukses menggempur Pearl Harbour, yang merupakan pangkalan utama angkatan laut Amerika Serikat di wilayah Samudra Pasifik, pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan tersebut menyebabkan hancurnya kekuatan militer Amerika di kawasan itu, termasuk di Filipina. Setelah keberhasilan itu, Jepang mulai memperluas kekuatan militernya ke wilayah selatan, termasuk ke Indonesia.

Kedatangan Jepang ke Indonesia

Jan 11, 1942

Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Kedatangan Jepang ke Indonesia bertujuan untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Saat itu, Jepang meyakini bahwa kekayaan alam Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi mereka selama berada di kawasan Samudra Pasifik.

Keputusan Belanda terhadap Jepang di Indonesia

Mar 8, 1942

Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, yang menjadi tanda berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia dan awal dimulainya pendudukan Jepang. Penyerahan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kalijati yang ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, kekuasaan Jepang secara resmi dimulai di wilayah Indonesia.

Sambutan Rakyat Indonesia Terhadap Jepang

Mar 8, 1942

Ketika Jepang menguasai Indonesia, rakyat menyambut kedatangan mereka dengan antusias. Masyarakat Indonesia saat itu mengira bahwa Jepang datang sebagai pembebas yang akan memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Kerja Paksa (Romusha)

1943

Meskipun rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan harapan akan dibebaskan dari penjajahan Belanda, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Jepang menerapkan aturan yang sangat keras, salah satunya adalah kerja paksa yang dikenal dengan istilah romusha.

Kerja Paksa [Romusha]

1943

Kerja paksa (romusha) salah satunya dilakukan untuk membangun rel kereta api. Banyak rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa upah, dalam kondisi buruk, kurang makan, dan tanpa perawatan medis. Akibatnya, banyak yang meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Romusha berlangsung hingga tahun 1945.

Heiho

Apr 22, 1943

Setelah menerapkan kerja paksa (Romusha), Jepang membentuk pasukan Heiho. Heiho merupakan satuan bantuan militer yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia. Tujuan pembentukan Heiho adalah untuk mendukung tentara Jepang dalam pertempuran melawan pasukan Sekutu di berbagai medan perang.

PETA [Pembela Tanah Air]

Oct 3, 1943

Walaupun PETA dibentuk untuk kepentingan Jepang, banyak anggotanya yang kemudian berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti: Soedirman,
Aminuddin,
Sukarno. PETA pun menjadi dasar terbentuknya kekuatan militer Indonesia dalam upaya meraih kemerdekaan.

PETA [Pembela Tanah Air]

Oct 3, 1943

Setelah membentuk Heiho, Jepang kemudian mendirikan organisasi PETA (Pembela Tanah Air). PETA merupakan organisasi militer yang bertujuan melatih para pemuda Indonesia agar menjadi prajurit siap tempur guna membantu kepentingan militer Jepang. Organisasi ini dibentuk untuk memperkuat pertahanan Jepang di kawasan Asia Tenggara.

Jepang terdesak perang II

Period: 1944 to 1945

Setelah Jepang membentuk Heiho, PETA, pada saat memasuki tahun 1944-1945, Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II. Mereka akhirnya membentuk BPUPKI

Revolusi Fisik

Period: Sep 29, 1944 to Dec 27, 1947

1. Peristiwa Bandung Lautan Api.(23/3/1946)
2. Pertempuran Medan Area.( 13/3/1945)
3. Pertempuran di Surabaya. (27/10/1945)
4. Pertempuran Ambarawa. (20/10/1945)
5. Pertempuran Lima Hari di Semarang. (15/10/1945)

BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)

Apr 29, 1945

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai, merupakan bagian dari janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan secara resmi pembentukan badan ini. BPUPKI dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dan mulai diresmikan pada tanggal 29 April 1945.

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)

Apr 29, 1945

Menurut George McTurnan Kahin dalam karya tulisnya Major Governments of Asia, BPUPKI terdiri dari 60 anggota yang berasal dari kalangan tokoh Indonesia. Selain itu, terdapat pula 7 perwakilan dari Jepang yang ditunjuk sebagai anggota namun tidak memiliki hak suara. Ketujuh perwakilan Jepang tersebut adalah Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. Mereka resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Sidang BPUPKI

Period: May 29, 1945 to Jul 17, 1942

BPUPKI mengadakan dua sidang: pertama pada 29 Mei–1 Juni 1945 membahas dasar negara, dan kedua pada 10–17 Juli 1945 membahas UUD. Soekarno tidak menjadi ketua karena ingin aktif memberi pendapat, bukan hanya mengatur jalannya sidang.

Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Aug 7, 1945

Saat itu, rombongan Soekarno dan Moh. Hatta baru kembali dari Dalat, Vietnam, setelah bertemu Marsekal Terauchi. Pertemuan tersebut bertujuan melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang, pada 7 Agustus 1945.

Peristiwa Rengasdengklok

Aug 16, 1945

Bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan Jepang melalui radio pada 15 Agustus 1945. Kabar ini didengar oleh Sutan Sjahrir, yang kemudian menyadari bahwa Jepang tak lagi berkuasa di Indonesia dan mendorong Soekarno serta Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Peristiwa Rengasdengklok

Aug 16, 1945

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. Tempat persembunyian Bung Karno dan Hatta. Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 agustus 1945 pukul 03.00 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan

Aug 17, 1945

Pada 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Berikut isi teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Ir. Soekarno: "Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Segala hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cermat dan secepat-cepatnya.
Jakarta, 17-08-’05
Atas nama bangsa Indonesia,"

Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Period: Aug 18, 1945 to Aug 22, 1945

Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 membahas penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Dalam sidang ini juga, Soekarno dan Mohammad Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sidang kedua pada 19 Agustus 1945 membahas pembentukan pemerintah daerah, Komite Nasional Daerah, 12 kementerian beserta 4 menteri negara, serta pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kini dikenal sebagai TNI.

Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Aug 22, 1945

Sidang III PPKI : 22/8/1945, membahas mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Revolusi Fisik

Period: Sep 29, 1945 to Dec 27, 1949

Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia, sehingga pecah perlawanan bersenjata di berbagai daerah. Selain perjuangan fisik, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi melalui perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Renville (17 Januari 1948), dan Roem-Roijen (14 April 1949). Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia lewat Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Salah satu hasil KMB adalah pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Republik Indonesia Serikat

Dec 27, 1949

Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pasca Konferensi Meja Bundar, Indonesia berbentuk negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Namun, sistem federal ini kurang mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, sehingga RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demokrasi Liberal

1950

Demokrasi Liberal berlangsung dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana Presiden Soekarno hanya berfungsi sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Kabinet sering berganti akibat perselisihan antarpartai politik. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun, Konstituante gagal menyusun UUD yang baru, menyebabkan terjadinya kebuntuan politik.

Demokrasi Liberal

Period: 1950 to 1959

Pada masa ini, Indonesia menganut sistem parlementer. Presiden Soekarno hanya berperan sebagai kepala negara, sementara pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri. Kabinet sering berganti karena konflik antarpartai politik. Pemilu pertama diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Namun, Konstituante gagal menyusun UUD baru, sehingga timbul kebuntuan politik.

Demokrasi Terpimpin

Period: Jul 5, 1959 to 1966

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945, serta menerapkan Demokrasi Terpimpin. PKI semakin berpengaruh, dan Indonesia cenderung ke blok Timur. Ketegangan politik memuncak pada tragedi G30S/PKI pada 30 September 1965, di mana tujuh jenderal TNI dibunuh. Soeharto dan militer menumpas gerakan ini serta membubarkan PKI.

Orde Baru

Mar 11, 1966

Pada 11/3/1966, Soekarno memberikan Supersemar kepada Soeharto yang kemudian digunakan untuk mengambil alih kekuasaan. Soeharto menjadi presiden secara resmi pada 27 Maret 1968.

Orde Baru

Period: Mar 11, 1966 to May 21, 1998

Pemerintahan Soeharto berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pemberantasan pengaruh komunisme. Selama 32 tahun berkuasa, ia menerapkan sistem otoriter yang penuh dengan praktik KKN. Krisis moneter 1997 memicu krisis sosial dan politik yang besar, mendorong rakyat untuk menuntut reformasi. Pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri.

Reformasi (1998-Sekarang) B.J Habibie

May 21, 1998

B.J. Habibie menjadi presiden ketiga setelah Soeharto, menjabat dari 21 Mei 1998 hingga 1999. Habibie menggantikan Soeharto dan memimpin reformasi politik, termasuk membuka kebebasan pers, memperbaiki perekonomian, dan menyetujui referendum di Timor Timur. Namun, MPR menolak pertanggungjawabannya, dan ia akhirnya mengundurkan diri.

Reformasi (1998-sekarang) Abdurrahman Wahid

Oct 20, 1999

Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden keempat setelah B.J. Habibie, dilantik pada 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Selama masa kepemimpinannya, ia memperjuangkan pluralisme dan hak asasi manusia, namun masa jabatannya diwarnai oleh konflik politik. Pada 23 Juli 2001, MPR memutuskan untuk memberhentikannya.

Reformasi (1998-sekarang) Megawati Soekarnoputri

Jul 23, 2001

Megawati Soekarnoputri menjadi presiden ke-5 setelah Gus Dur, dilantik pada 23 Juli 2001 hingga 2004 sebagai presiden wanita pertama di Indonesia. Di masa kepemimpinannya, Megawati memimpin di tengah transisi, menjaga stabilitas negara, dan mempersiapkan Pemilu Presiden langsung pertama yang dilaksanakan pada 2004.

Reformasi (1998-sekarang) Susilo Bambang Yudhoyono

Oct 20, 2004

Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden keenam setelah Megawati, dilantik pada 29 Oktober 2004 hingga 2014. SBY terpilih secara langsung dan menjabat selama dua periode. Kepemimpinannya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kemajuan demokrasi, serta peningkatan peran Indonesia di kancah internasional.

Reformasi (1998-sekarang) Joko Widodo/Jokowi

Oct 20, 2014

Joko widodo/jokowi adalah presiden ke tujuh setelah SBY. Joko widodo dilantik menjadi presiden pada tanggal 20/10/2014-14/2 2024. Jokowi menjadi presiden dari latar belakang rakyat biasa. Ia fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan program bantuan sosial. Jokowi kemudian terpilih kembali tahun 2019, ia juga memulai proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dengan nama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Reformasi (1998-sekarang) Prabowo Subianto

Feb 14, 2024

Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden ke-8 Indonesia dalam Pemilu 14 Februari 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Prabowo, yang merupakan mantan Danjen Kopassus dan Menteri Pertahanan, sebelumnya kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019 dari Jokowi. Di Pemilu 2024, ia berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program Jokowi, memperkuat sektor pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.