-
Konfrensi Malino (Sulawesi Selatan)
Belanda melakukan rencana politik 'Divide et Imperia' yang berarti mendirikan negara-negara boneka dengan mempengaruhi pemimpin-pemimpin daerah. Hal ini antara lain dilakukan dengan menyelengarakan Konfrensi Malino pada Juli 1946 untuk membentuk negara-negara di daerah-daerah yang baru diserahterimakan oleh pemerintah Inggris dan Australia. Rencana mumbuat Negara Indonesia Timur. -
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
IR. Soekarno yang didampingi oleh DRS. Mohammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pengasaan Timur, Jakarta, Indonesia. Berikut adalah naskah proklamasi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal2 jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, 17-8-05
Wakil-wakil bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta -
Pendaratan Pasukan Marinir Belanda
Pada akhir tahun 1945, pasukan marinir Belanda mendarat di Tanjung Priok, menambah gentingnya suasana di Jakarta. -
Perpindahan pusat pemerintahan dan Ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta
Akibat gentingnya suasana di Jakarta akibat pendaratan pasukan marinir Belanda dan semacamnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ibukota Ri Indipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 194, -
Perundingan Awal
Pihak Inggris merasa mempertemukan Indonesia dengan Belanda, mereka mengadakan perundingan yang dipimpin oleh AFNEI, Letnan Jendral Christison dan seorang pengengah Inggris, Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn. -
Perundingan Wilayah RI
Diadakan perundingan mengenai perdaulatan wilayah Republik Indonesia, namun Belanda mengusulkan bahwa kekuasaan pemerintah Indonesia hanya di daerah Jawa, Madura, dan -
Perundingan Hooge Veluwe
Diadakanlah perundingan resmi dengan pemerintah Indonesia dan Belanda di Hooge Veluwe setelah beberapa perundingan sebelumnya. Mr. Soewandi, dr. Soedarsono dan Mr. Abdoel Karin Pringgodigdi mewakili pihak Indonesia, sementara Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook, Prof. Van Arbeck, Dr. Van Royen, Prof. Logemann dan Soejo Santoso. Namun perundingan ini gagal karena kedua pihak saling mempertahankan prinsip masing-masing. Pihak Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura sebagai daerah RI. -
Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT)
Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 yang dipimpin oleh Cokorde Gde Raka Sukawati. -
Pembentukan negara terpisah di Kalimantan Barat
Sesudah konfrensi Malino, diciptakan negara di Kalimantan Barat dibawah pimpinan Sultan Abdul Hamid II daari Pontianak pada bulan Mei 1997. -
Persetujuan Perundingan Renville
Setelah hampir satu setengah bulan berunding kedua delegasi menyetuji perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Ada tiga pokok kesepakatan Renville yaitu kesepakatan genjatan senjata dan penghentian tembak-menembak antara tentara RI dan Belanda serta penetapan garis batas daerah RI yang bebas dari Agresi I dan daerah RI yang diduduki Belanda. Garis ini disebut Garis Demarkasi van Mook, dan setelah perundingan Renville tersebut Garis Status Quo Renville. -
Penyerahan mandat kepada Presiden Soekarno
Kabinet Amir Sjarifoeddin yang menerima Perundingan Renville mendapat tantangan Hebat dari Partai-Partai besar, seperti Masyumi dan PNI. Amir Sjaffarudin akhirnya menyerahkan mandatnya kepada presiden Soekarno pada 23 Januari 1948. Kabinet Amir Sjarifoeddin digantikan dengan kabinet Mohammad Hatta. Kabinet inilah yang berusaha menaati perundingan Renville -
Peresmian Negara Madura
Negara Madura diresmikan pada tanggal 20 Febuari 1948 dengan presidennya R.A.A. Tjakradiningrat. -
Pembentukan Negara Pasundan
Negara Pasundan diresmikan pada tanggal 5 Maret 1948 dengan presidenya R.A.A. Wiranatakoesomah. -
Peresmian Negara Sumatera Timur
Negara Sumatera Timur diresmikan pada tanggal 24 Maret 1948 atas pimpinan presiden Dr. Tengku Mansyur. -
Peresmian Negara Sumatera Selatan
Negara Sumatera Selatan diresmikan pada tanggal 30 Agustus 1948 atas pimpinan presiden Abdul Malik. -
Peresmian Negara Jawa Timur
Negara Jawa Timur diresmikan pada tanggal 26 November 1948 dengan presidenya R.T.P Achmad Kusmonegoro. -
Agresi Militer II
Akibat kelemahan-kelemahan persetujuan Renville dan perbedaan dalam penafsiran arti, Belanda melancarkan agresi militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerang dan menduduki ibukota RI, yaitu Yogyakarta. Belanda menangkap presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta dan beberapa pejabat tinggi RI. -
Pembentukan PDRI
Sjafaruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahaan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tangggal 22 Desember 1948. Ia kemudian dipilih menjadi ketua PDRI. -
Konfrensi Inter-Asia
Karena tindakan-tindakan dan agresi Belanda, negara-negara tetangga membantu Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaanya. India membantu menyelenggarakan konfrensi Inter-Asia pada tanggal Januari 1946 di New Delhi yang bertujuan untuk mendesak pihak Belanda agar menghentikan agresinya serta mengembalikan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. -
Sidang Dewan Keamanan PBB
Akibat fenomena politis Indonesia setelah Renville mengecewakan, Belanda yang melancarkan agresi-agresi militer, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi guna menghentikan tindakan Belanda. Sidang diadakan pada tanggal 24 Januari 1949. Mereka mengeluarkan resolusi yang mendesak penghentian permusuhan antara pihak Indonesia dan Belanda, pembebasan tahanan politik serta perintah kepada KTN untuk memberikan laporan mengenai situasi. -
Perpindahan Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta
Pada bulan Februari 1949 Presiden Soekarno dipindah ke Bangka sedangkan Wapres Moh. Hatta diasingkan ke Muntok, Bangka. -
Perundingan Roem-Roijen
Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Roem-Rojien di Hotel Des Indes di Jakarta sebagai tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Perundingan ini menghasilkan berbagai rencana dan persetujuan antara lain; mengadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dimana pihak Belanda akan diminta menyerahkan kepemimpinan kepada RIS sebagai negara merdeka. -
Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Presiden Soekarono dan Wakil Presiden Mohammad Hatta meminta Mentri Kemakmuran Sjafaruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) agar pemerintahan di RI dapat berjalan normal kembali ketika mereka ditawan oleh pihak Belanda. -
KII 1
Pada tanggal 19 Juli 1949 diadakan konfrensi pertama di Yogyakarta dan tdibentuk Republik Indonesia Serikat yang bedasarkan federalisme dan demokrasi. Sistem pemeirntahan RI terbentuk dari Presiden, Mentri-mentri dan DPR. -
KII Kedua
Diadakan KII kedua, di Jakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamid II (ketua BFO) diarahkan untuk menindaklanjuti KII pertama beserta kesepakatan delegasi RI terdiri dari Moh. Hatta, Moh. Roem, Prof. Soepomo, Soemardi, Ko. TB. Simatupang dan lain-lain. Dan delegasi BFO dibawah pimpinan Sultan Hamid II. -
Kedaulatan RI
Ratu Yuliana menandatangani piagam pengakuan Republik Indonesia Serikat di Amsterdam, Belanda.