-
Jepang Datang Menjajah Indonesia
Saat Jepang menguasai Indonesia mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai penyelamat / membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Jepang Meminta Tolong Pada Sekutu
Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Jepang mulai Terdesak Dan memberikan janji Kemerdekaan kepada Sekutu sekutu -
Kekalahan Jepang Pada Asia Pasifik
Peristiwa bom atom yang dijatuhkan ke hiroshima (6/8/45) dan nagasaki (9/8/45) membuat Kaisar Hirohito pada tanggal 15/8/45 lewat radio nasional menyatakan jepang kalah perang. -
Akhirnya Jepang Memberikan Janji Kemerdekaan
Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia tersebut. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor- kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Pembentukan Organisasi BPUPKI
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. Menurut George McTurnan Kahin dalam bukunya Major Governments of Asia, jumlah anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia sebanyak 60 orang dan tujuh orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. -
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Sidang ini berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pada sidang ini, para tokoh nasional berkumpul untuk membahas ideologi dan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa yang akan segera merdeka. -
Hari Pancasila
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. -
Sidang Kedua BPUPKI
Sidang Kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945 di Jakarta. Sidang ini merupakan kelanjutan dari Sidang Pertama yang diadakan pada bulan Juni 1945. Fokus utama sidang kedua adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. -
Pembentukan PPKI
Pada 7 Agustus 1945, setelah kembali dari Dalat—di mana Soekarno dan Hatta bertemu Marsekal Terauchi—dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Kelompok tua menghendaki proklamasi lewat PPKI sebagai badan resmi, sedangkan golongan pemuda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu campur tangan PPKI yang dianggap buatan Jepang. -
Rapat para golongan muda
Lalu berita ini di dengar oleh sutan syahrir yang kemudian muncul pemikiran kalau begitu jepang tidak lagi menguasai Indonesia dan seharusnya melaksanakan proklamasi. Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan janji kemerdekaan dari Jepang. Lalu berita ini diberi tau oleh IR Soekarno Namun ditolak akibat Soekarno Ketua PPKI -
Peristiwa Rengasdengklok
Akibat Soekarno menolak untuk cepat cepat proklamasi akrena merasa bertanggung jawabn sebagai Ketua PPKI, Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta melalui mediasi Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. -
Djiaw Kie SIong
Djiauw Kie Siong (1880–1964) adalah seorang petani kecil keturunan Tionghoa di Rengasdengklok, Karawang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, ketika para pemuda “menculik” Soekarno dan Hatta untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Hal yang menarik rumah yang dipakai adalah rumah seorang keturunan chinese : Djiauw kie siong. Dipilihnya rumah tersebut karena terlihat lebih aman,akses jalan menuju rumah tersebut harus melewati semak-semak belukar dan persawahan yang tidak berada dalam pengawasan Jepang -
Kesepakatan Akhirnya Proklamasi
Pada malam 16 Agustus 1945 pukul 20.00 WIB, Ahmad Soebarjo berhasil menengahi perselisihan antara golongan pemuda dan Soekarno–Hatta, hingga dicapai keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Setelah berangkat dari Rengasdengklok, rombongan tiba di Jakarta pukul 23.00 WIB. Karena tak menemukan penginapan, Ahmad Soebarjo menghubungi Laksamana Maeda, yang bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat final. -
Soekarno bertemu Jenderal Nishimura
Sebelum ke rumah laksamana Maeda, rombongan soekarno menemui Jenderal Nishimura tentang rencana kemerdekaan tetapi rencana itu ditolak, kejadian inilah yang menguatkan soekarno hatta untuk memproklamasikan Indonesia -
Rapat di Rumah Lasana Maeda
Di kediaman Laksamana Maeda, teks proklamasi mulai disusun. Kalimat 1, usulan Ahmad Soebarjo, menyatakan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, sementara kalimat kedua dari Mohammad Hatta menegaskan pemindahan kekuasaan.Pada pukul 4 pagi Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Ketika menentukan penandatangan, Dr. Muhammad dan Hatta mengusulkan agar semua yang hadir menandatangani teks, namun Chairul Saleh dan Sukarni mengusulkan cukup Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia -
Rapat part 2 di Rumah jedneral Nishimura
Soekarno kemudian meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan tiga perubahan:
tempoh menjadi tempo.
wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi Atas nama bangsa Indonesia,
penulisan tanggal dari Djakarta, 17-8-05 menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05
Sukarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Usulan ini diterima, dan pertemuan bubar setelah waktu pembacaan ditetapkan pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB -
Akhirnya Upacara Kemerdekaan
Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan S.Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia
Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo -
Sidang Pertama PPKI
Pengesahan UUD 1945 dan Sidang PPKI UUD 1945 Berdasarkan Piagam Jakarta dengan perubahan frasa menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Struktur: Pembukaan, 37 Pasal, 4 Pasal Peralihan, 2 Ayat Tambahan. Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta diangkat secara aklamasi, diusulkan oleh Otto Iskandardinata. Komite Nasional Dibentuk untuk membantu Presiden sebelum ada DPR/MPR. Sidang Kedua (19 Agustus 1945) Menyusun pemerintahan awal pasca kemerdekaan. -
Soekarno Menjadi Presiden Pertama
Soekarno diangkat sebagai Presiden pertama Indonesia pada 18 Agustus 1945, setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pengangkatan ini dilakukan dalam Sidang PPKI yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata, dengan disetujuinya Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden secara aklamasi. Proses pengangkatan ini diiringi dengan lagu kebangsaan "Indonesia Raya". -
Sidang Kedua PPKI
Sidang Kedua PPKI menghasilkan:
1. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi,yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur,
2.dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi, tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.
3,Dibentuk departemen dan menteri (kabinet pertama), yang terbagi menjadi 12 bagian Departemen dan 4 non departemen.
4.Selain itu, diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, -
Sidang Ketiga PPKI
1.Membentuk KNIP Pada 29 Agustus 1945,dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang. Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari DPR
2.perencanaan pembentukan PNI. PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Ketua dari PNI adalah Soekarno. Namun, PNI yang direncanakan dijadikan Partai Tunggal Negara Indonesia harus dibatalkan pada akhir Agustus 1945. Karena dianggap tidak demokratis
3. Dibentuk (BKR) Untuk menjaga keamanan Indonesia,pada 22 Agustus 1945 -
Namun Indonesia Masih Belum Diakui Merdeka Oleh Negara Barat
Pada 29 September 1945, Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu -
Banyak perperangan perperangan besar terjadi akibatnya
Banyaknya perperangan perperangan besar yang terjadi seperti di pertempuran 10 November Surabaya, Dan seperti Pertempuran Ambarawa (26 Oktober-15 Desember 1945)
Bandung Lautan Api (24 Maret 1946)
Puputan Margarana (20 November 1946) di Bali
Pertempuran Medan Area (13 Oktober 1945 – 15 februari 1947)
Serangan Umum 1 Maret 1949 -
Perundingan Linggajati
Perundingan Linggajati,di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /persemakmuran Indonesia-Belanda dengan dengan ratu Belanda sebagai ketuanya -
Perjanjian Roem Roijen
perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen.
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar (KMB) -
Perundingan Renville
Tetapi perjanjian ini dilanggar, Belanda melakukan agresi militer 1 yaitu serangan untuk menguasai pulau jawa dan sumatera tgl 21 juli - 5 agustus 1947
Kemudian dunia internasional mendesak dilakukan perundingan Renville
2. Perundingan Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948) di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta.
• Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. -
Agresi Militer 2 Belanda
Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota RI, dan menangkap Soekarno serta Hatta, lalu mengasingkan mereka ke Bangka. Meski Belanda mengklaim RI telah runtuh, sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatra Barat oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk melanjutkan pemerintahan. -
Konferensi Meja Bundar
Pertemuan di Den Haag, Belanda (23 Agustus - 2 November 1949) sebagai tindak lanjut Perundingan Roem-Roijen. Hasilnya, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Penyerahan dilakukan di Belanda oleh Ratu Juliana kepada Dr. Moh. Hatta, dan di Jakarta oleh A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menandai akhir resmi penjajahan Belanda di Indonesia. -
Presiden Kedua Soeharto
Soeharto menjadi Presiden kedua Indonesia pada 12 Maret 1967, menggantikan Soekarno. Ia memimpin selama 31 tahun hingga mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menjadikan pemerintahannya yang terpanjang dalam sejarah Indonesia. Soeharto dikenal sebagai penggerak Orde Baru, dengan fokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dikritik atas pelanggaran HAM dan korupsi. -
Presiden Ketiga Habibie
B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia pada 21 Mei 1998, menggantikan Soeharto. Masa kepemimpinannya singkat, namun penting, dengan fokus pada reformasi politik, demokratisasi, dan pemulihan ekonomi pasca-krisis 1998. Habibie juga mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan mempercepat Pemilu 1999, yang menjadi tonggak transisi menuju era reformasi. -
PResiden Keempat Abdurrahman
Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menjadi Presiden keempat Indonesia pada 20 Oktober 1999. Ia dikenal sebagai tokoh pluralis yang mendorong demokrasi, kebebasan pers, dan toleransi beragama. Namun, masa kepresidenannya yang penuh dinamika politik berakhir pada 23 Juli 2001, saat ia diberhentikan MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. -
Presiden Kelima Megawati
Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima Indonesia pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid. Ia adalah presiden wanita pertama Indonesia dan putri proklamator Soekarno. Kepemimpinannya berfokus pada stabilitas politik, pemulihan ekonomi, dan reformasi birokrasi, hingga berakhir pada 20 Oktober 2004. -
Presiden Keenam SBY
Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden keenam Indonesia pada 20 Oktober 2004. Ia adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung, dan menjabat selama dua periode hingga 20 Oktober 2014. SBY dikenal dengan kebijakan pro-investasi, reformasi birokrasi, dan upaya penanggulangan bencana, serta membawa stabilitas politik pasca-reformasi. -
Presiden Ketujuh Joko Widodo
Joko Widodo menjadi Presiden ketujuh Indonesia pada 20 Oktober 2014. Ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan industri nasional. Ia terpilih kembali untuk periode kedua pada 2019, menjadikannya salah satu pemimpin terpopuler di era modern Indonesia. -
Presiden Kedelapan Prabowo
Prabowo Subianto adalah tokoh militer, pengusaha, dan politisi Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019 dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Prabowo dikenal sebagai Panglima Kostrad dan pernah mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu 2014, 2019, dan dikabarkan akan maju lagi pada Pemilu 2024.