-
Awal Kedatangan Jepang
Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI)
Pada waktu itu, rombongan Soekarno dan Hatta pulang dari Dalat, Vietnam sehabis bertemu dengan Marsekal Terauchi untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945. -
Perjanjian Kemerdekaan Indonesia oleh Jepang
Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat pada tanggal 29 April 1945. -
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang ini membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. -
Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Pada tanggal 14 Juli, Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan kerja yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh UUD. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD. -
Peristiwa Bom Atom
Peristiwa bom atom yang dijatuhkan ke Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) membuat Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus 1945 lewat radio nasional menyatakan Jepang kalah perang. Dan berita ini didengar oleh Sutan Syahrir yang kemudian muncul pemikiran kalau Jepang tidak lagi menguasai Indonesia dan seharusnya Soekarno dan Hatta melaksanakan proklamasi. -
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03:00 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang untuk didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta melalui mediasi Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. -
Peristiwa Rengasdengklok
Pada malam itu, 16 Agustus 1945, pukul 20:00 WIB, Soekarno Hatta beserta rombongan berangkat dari Rengasdengklok menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23:00, lalu Achmad Soebardjo menghubungi Laksamana Maeda, dan Laksamana Maeda menyetujui rumahnya dipakai sebagai tempat rapat. Tempatnya juga dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. -
Pembacaan Proklamasi
Sukarni mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, rumah Soekarno. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. -
Pengibaran Bendera Merah Putih
Pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan S.Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. -
Sidang Pertama PPKI
Soekarno dan Moh. Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulnya Otto Iskandardinata dan disetujui secara aklamasi (bersama yang hadir). Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. -
Sidang Kedua PPKI
Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur.
Dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi, Tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.
Dibentuk departemen dan menteri (kabinet pertama), yang terbagi menjadi 12 bagian departemen dan 4 non departemen. Selain itu, diangkat empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara. -
Sidang Ketiga PPKI
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945, dengan tujuan untuk Pemilu di masa mendatang. Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perencanaan pembentukan PNI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Namun, PNI harus dibatalkan pada akhir Agustus karena dianggap tidak demokratis. Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)untuk menjaga keamanan Indonesia pada 22 Agustus 1945. -
Insiden Hotel Yamato
Peristiwa yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945 di Hotel Yamato saat tentara Belanda mengibarkan bendera merah-putih-biru, yang memicu kemarahan rakyat Surabaya yang telah merdeka. -
Pertempuran Medan Area
Peristiwa perlawanan rakyat Medan terhadap pasukan Sekutu dan NICA (Nederlandsch Indische Civiele Administratie) pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dimulai dengan mendaratnya pasukan Sekutu, dipimpin Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Tujuan utama pasukan Sekutu dan NICA adalah untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia dan memulihkan kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. -
Pertempuran Lima Hari di Semarang
Peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 15-20 Oktober 1945. Pertempuran ini melibatkan rakyat Semarang, termasuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pemuda, melawan sisa-sisa pasukan Jepang. Pemicunya adalah kematian seorang tokoh bernama dr. Kariadi dan berbagai kejadian lain yang memperburuk situasi. -
Pertempuran Ambarawa
Pertempuran yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pasukan Inggris di Ambarawa, Jawa Tengah, saat Indonesia masih dalam masa transisi pasca kemerdekaan. Pertempuran ini menandai kemenangan pertama TKR dalam Revolusi Nasional Indonesia dan diperingati sebagai Hari Juang Kartika. -
Perobekan Warna Biru dari Bendera Belanda
Perobekan warna biru dari bendera Belanda menjadi bendera Merah-Putih oleh pemuda Surabaya menjadi simbol perlawanan. Insiden ini kemudian menjadi pemicu pertempuran 10 November di Surabaya. -
Pertempuran 10 November di Surabaya
Peristiwa bersejarah di mana rakyat Surabaya, khususnya pemuda, melawan pasukan Sekutu (Inggris) yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 ini menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. -
Bandung Lautan Api
Peristiwa pembakaran besar-besaran yang dilakukan oleh penduduk Bandung pada 23 Maret 1946. Tujuan dari pembakaran ini adalah untuk mencegah pasukan Sekutu dan NICA Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesi -
Perundingan Linggarjati
Perjanjian yang penting dalam sejarah Indonesia, ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada 10 November 1946 - 25 Maret 1947 di desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. -
Puputan Margarana
Sebuah peristiwa pertempuran heroik yang terjadi di Bali pada 20 November 1946, Perang Puputan Margarana terjadi setelah Perjanjian Linggarjati yang tidak mengakui Bali sebagai bagian dari Indonesia. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Bali terhadap penjajahan Belanda dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. -
Perundingan Renville
Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang diselenggarakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. -
Perundingan Renville
Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke pulau Bangka. -
Serangan Umum
Peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana pasukan Tentara Republik Indonesia (TNI) dan rakyat berhasil merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda selama enam jam. Peristiwa ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda II dan juga sebagai bukti bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berdaulat. -
Perjanjian Roem Roijen
Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. -
Konferensi Meja Bundar (KMB)
Sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen kesepakatan nya pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, khususnya terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia (RI). -
BJ Habibie
Pemerintahan dipimpin oleh BJ Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999. BJ Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, secara konstitusional menggantikan Soeharto dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Habibie mendorong kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membuka ruang bagi partai-partai politik baru. Ia juga mempersiapkan pemilu demokratis pertama pasca-Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1999. -
Gus Dur
Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-4. Pemerintahannya membawa semangat demokratisasi dan pembaruan di berbagai bidang, seperti kebebasan pers, hak minoritas, dan pengurangan peran militer dalam politik. Gus Dur juga mencabut larangan terhadap kebudayaan Tionghoa dan menghapus Departemen Penerangan sebagai simbol kontrol Orde Baru. -
Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004. Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-5, menggantikan Gus Dus. Megawati memperkuat kelembagaan demokrasi dan mengawasi pelaksanaan pemilu langsung pertama bagi presiden pada tahun 2004. Di bidang ekonomi, dia berusaha menarik investasi dan menjaga kestabilan makroekonomi. -
Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004-2014 menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-6. Susilo Bambang dikenal sebagai bagian dari era Reformasi di Indonesia, yang berlangsung setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, Susilo Bambang menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi serta Menko Polhukam di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati. -
Jokowidodo
Joko Widodo yang dimulai sejak 2014 hingga sekarang (2025), termasuk dalam era Reformasi yang berlangsung pasca-Orde Baru (sejak 1998). Jokowi adalah presiden ke-7 Indonesia, dan dikenal sebagai pemimpin sipil dari luar elit militer-politik lama. Dia populer karena gaya kepemimpinan merakyat, blusukan, dan kebijakan yang pragmatis. -
Prabowo
Prabowo Subianto hingga saat ini belum memerintah sebagai Presiden. Namun, dia telah terpilih sebagai Presiden RI ke-8 dalam Pemilu 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan akan dilantik pada Oktober 2024.