-
Perencanaan PNI – Akhir Agustus 1945
PNI dirancang sebagai partai tunggal dengan tujuan menjadikan Indonesia adil dan makmur, namun dibatalkan karena dinilai tidak demokratis. -
Kedatangan Jepang
Jepang secara resmi menggantikan Belanda di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Pertempuran Medan Area ( 13 Oktober 1945 – 15 Februari 1947 )
Perlawanan rakyat Medan terhadap kembalinya Belanda lewat agresi militer bersama Sekutu. -
Sidang Pertama BPUPKI dan Pembahasan Dasar Negara Pada 29 Mei 1945
Sidang Pertama BPUPKI 29 mei - 1juni 1945
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Sidang Kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945) dan Perumusan Undang-Undang Dasar
Sidang Kedua BPUPKI (10 - 17 Juli 1945)
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Janji Kemerdekaan Jepang kepada Indonesia pada Tahun 1944
Menjelang akhir 1944, posisi Jepang di Perang Asia Pasifik makin terdesak. Satu per satu wilayah jajahannya direbut Sekutu. Untuk meraih dukungan, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa jajahan. Pada 7 September 1944, PM Jenderal Koiso menyampaikan janji kemerdekaan bagi Indonesia di Parlemen Jepang. Sebagai bukti, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. -
Pembetukan BPUPKI
Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI)/ dokuritzu junbi chosakai
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. -
Keanggotaan BPUPKI Menurut George McTurnan Kahin
Menurut George McTurnan Kahin dalam bukunya Major Governments of Asia, jumlah anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia sebanyak 60 orang dan tujuh orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. Tujuh orang Jepang yang dimaksud adalah Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. Mereka dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. -
Peristiwa Rengasdengklok (16 Agustus 1945) dan Desakan Proklamasi Kemerdekaan
Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, pukul 03.00 WIB, saat Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, oleh golongan muda untuk mendesak percepatan proklamasi kemerdekaan. Kesepakatan tercapai melalui mediasi Ahmad Subardjo, antara golongan tua dan muda mengenai waktu proklamasi. Rumah yang digunakan, milik keturunan Chinese Djiauw Kie Siong, dipilih karena lokasinya yang aman dan sulit dijangkau Jepang. -
Pembentukan BKR – 22 Agustus 1945
Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai cikal bakal tentara nasional untuk menjaga keamanan negara pasca kemerdekaan. -
Pembentukan KNIP – 29 Agustus 1945
Dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga sementara pengganti DPR, dengan tujuan mempersiapkan pemilu di masa depan. -
Sidang Pertama PPKI (18 Agustus 1945) dan Hasil Keputusannya
Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting: pengesahan UUD 1945 dengan perubahan pada Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", pengangkatan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi, serta pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden karena DPR dan MPR belum terbentuk. -
Sidang Kedua PPKI – 19 Agustus 1945
PPKI menetapkan pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi dengan gubernur masing-masing. Dibentuk Komite Nasional Daerah di tiap provinsi untuk membantu presiden. Kabinet pertama dibentuk dengan 12 departemen dan 4 menteri non-departemen. Selain itu, ditunjuk juga beberapa pejabat negara seperti Ketua MA, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. -
Sidang Ketiga PPKI – 22 Agustus 1945
Dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai cikal bakal DPR. Direncanakan pembentukan PNI dengan ketua Soekarno, namun dibatalkan. Juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai pasukan keamanan nasional awal. -
Insiden Hotel Yamato – 19 September 1945
Insiden perobekan bendera Belanda di Surabaya menjadi awal perlawanan rakyat, yang berujung pada pertempuran besar pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. -
Kedatangan Sekutu dan NICA – 29 September 1945
Pasukan AFNEI mendarat di Tanjung Priok dipimpin Letjen Christison, bertugas melucuti Jepang dan mengamankan wilayah. Namun mereka diboncengi NICA yang ingin kembalikan kekuasaan Belanda. Hal ini memicu perlawanan rakyat Indonesia. -
Pertempuran Lima Hari di Semarang – 15–19 Oktober 1945
Pertempuran antara rakyat dan tentara Jepang di Semarang selama lima hari untuk mempertahankan kemerdekaan. -
Pertempuran Ambarawa – 26 Oktober–15 Desember 1945
Terjadi perlawanan rakyat dan TKR terhadap Sekutu di Ambarawa yang akhirnya berhasil mengusir musuh. Kemenangan diperingati dalam Monumen Palagan Ambarawa. -
Pertempuran Bandung Lautan Api – 24 Maret 1946
Rakyat Bandung membumihanguskan kota untuk menghindari pendudukan Sekutu dan NICA, lalu mengungsi ke selatan Bandung. -
Puputan Margarana – 20 November 1946
Perlawanan rakyat Bali di bawah I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. -
Agresi Militer Belanda
Belanda menyerang Indonesia dua kali. Agresi I dimulai 21 Juli 1947, menyerang Jawa dan Sumatera, lalu dihentikan 5 Agustus oleh tekanan PBB. Agresi II dimulai 19 Desember 1948, Belanda kuasai Yogyakarta dan tangkap pemimpin RI. Perlawanan berlanjut hingga Belanda akui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949. -
Perundingan Renville
Perundingan Renville dimulai pada 8 Desember 1947 di kapal USS Renville, difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan konflik pasca Agresi Militer Belanda I. Perundingan berakhir pada 17 Januari 1948 dengan Perjanjian Renville yang mengakui garis demarkasi, namun mempersempit wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini memicu kekecewaan dan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin. -
Serangan Umum 1 Maret ( 1 Maret 1949 )
Tentara Indonesia menyerang Yogyakarta untuk menunjukkan eksistensi RI kepada dunia. -
Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian Roem-Roijen dimulai pada 7 April 1949, antara Indonesia dan Belanda, difasilitasi oleh Komisaris Jenderal Van Roijen. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik pasca-agresi Belanda. Hasilnya, Belanda setuju untuk menghentikan militerisasi dan memberikan kebebasan bagi Indonesia untuk membentuk pemerintahan baru. Perjanjian ini membuka jalan menuju Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. -
Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) dimulai pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, untuk menyelesaikan masalah kedaulatan Indonesia. Indonesia dan Belanda, dengan pihak internasional sebagai mediator, berunding mengenai pembagian wilayah dan status Indonesia. Pada 27 Desember 1949, perjanjian KMB ditandatangani, yang mengakui kedaulatan penuh Republik Indonesia, mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia. -
Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
Setelah Perjanjian KMB pada 27 Desember 1949, Indonesia dibentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk negara bagian Sumatera, Jawa, dan lainnya. 27 Desember 1949 RIS diakui secara internasional, dengan Soekarno menjadi Presiden RIS. Namun, RIS hanya bertahan hingga 17 Agustus 1950, ketika negara bagian ini dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. -
Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer dimulai pada 17 Agustus 1950, setelah pembubaran RIS, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Pemilu pertama diadakan pada 1955, namun sering terjadi pergantian kabinet. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, mengakhiri sistem parlementer dan kembali ke demokrasi terpimpin. -
Pembuburan Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk pada 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan sistem republik, menggantikan federasi yang ada. Pembubaran RIS menandai berakhirnya bentuk negara federal dan penguatan negara kesatuan Republik Indonesia. -
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin dimulai pada 5 Juli 1959 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, mengakhiri sistem parlementer. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kekuasaan besar, dan partai-partai politik dibatasi. Pada 1960, Soekarno membentuk kabinet yang berfokus pada stabilitas politik. Demokrasi terpimpin berakhir pada 1966, ketika Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto setelah peristiwa Gerakan 30 September. -
Dekrit Presiden
Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden karena Konstituante gagal menyusun UUD baru. Dekrit ini membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan mengakhiri sistem parlementer. Dekrit menjadi awal dimulainya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. -
Gerakan 30 September
Pada 30 September 1965 malam, sekelompok militer yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh enam jenderal TNI. Pada 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pasukan untuk mengendalikan keadaan dan menguasai Jakarta. G30S dituduh terkait PKI, yang kemudian dibubarkan. Peristiwa ini menjadi awal runtuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto. -
Orde Baru
Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966, saat Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Soekarno. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan menjadi presiden pada 1967. Orde Baru fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun diwarnai oleh korupsi dan otoritarianisme. Krisis ekonomi dan aksi reformasi menyebabkan runtuhnya Orde Baru, dan Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. -
Reformasi Turunnya Soeharto
Krisis ekonomi melanda Indonesia sejak 1997, memicu demo besar-besaran. Pada 12 Mei 1998, terjadi penembakan mahasiswa Trisakti yang memicu kerusuhan di berbagai kota. Tuntutan reformasi semakin kuat. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mundur setelah 32 tahun berkuasa, dan digantikan oleh B.J. Habibie. -
Era Reformasi
Era Reformasi dimulai pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mundur. Presiden B.J. Habibie membuka kebebasan pers dan reformasi politik. Pemilu demokratis pertama digelar tahun 1999, dimenangkan oleh PDIP, dan Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Reformasi terus berlanjut dengan pergantian presiden secara demokratis: Megawati (2001), SBY (2004 2009), dan Jokowi (2014 2019). Era ini ditandai oleh demokrasi, otonomi daerah, dan kebebasan sipil. -
kepemimpinan Megawati & Susilo
Megawati Soekarnoputri menjadi presiden ke-5 pada 23 Juli 2001 setelah Abdurrahman Wahid lengser. Kepemimpinannya fokus pada stabilitas politik dan ekonomi pasca reformasi. Masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2004. SBY terpilih sebagai presiden pertama lewat pemilu langsung pada 2004, lalu terpilih lagi pada 2009. Fokus utamanya: ekonomi, antiterorisme, dan reformasi birokrasi. Ia menjabat dua periode hingga 20 Oktober 2014. -
Kebijakan Ekonomi & Infrastruktur di Era Joko Widodo
Sejak menjabat pada 20 Oktober 2014, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur: jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi massal (MRT/LRT). Di bidang ekonomi, ia mendorong reformasi birokrasi, kemudahan investasi, dan digitalisasi UMKM. Program andalannya: Tol Laut, Kartu Prakerja, dan pemindahan ibu kota ke IKN. -
Era Prabowo Subianto
Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden ke-8 pada 14 Februari 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia berjanji melanjutkan program Jokowi, fokus pada ketahanan pangan, pertahanan nasional, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk proyek IKN Nusantara. Masa pemerintahannya masih berlangsung.